Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Hadi Poerwanto, saat dikonfirmasi terkait desakan pembentukan tim gabungan Ditreskrimum dan Ditlantas untuk mengusut dugaan tersebut justru mengaku masih menunggu arahan Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman.
“Kalau saya no comment dulu ya, nanti kita tunggu perintah dari Kapolda saja,” kata Hadi, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Polda Malut tengah mendapat sorotan terkait informasi adanya kendaraan operasional kontraktor PT ANI diduga tidak teregistrasi secara resmi alias bodong.
Tanpa bukti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan tidak membayar pajak kendaraan menguatkan dugaan tersebut.
Praktisi hukum Maluku Utara, Julfandi Gani, sebelumnya mendesak Kapolda segera membentuk tim gabungan untuk memastikan seluruh armada yang beroperasi di kawasan tambang PT ANI memiliki dokumen dan legalitas yang sah.
Menurut Julfandi, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk audit fisik kendaraan milik perusahaan maupun kontraktor.
“Kapolda jangan tunggu sampai bukti-bukti dihilangkan. Seluruh unit milik perusahaan maupun kontraktornya harus segera diaudit fisiknya dan ditindak tegas jika terbukti ilegal,” tegasnya.
Desakan tersebut juga dikaitkan dengan kecelakaan maut di Soagimalaha serta sorotan terhadap kendaraan operasional tanpa pelat nomor dan persoalan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).


Tinggalkan Balasan