poskomalut.com
baner header

BADAN USAHA MILIK DAERAH

foto : Hasanuddin Oesman

Sebuah Catatan Kritis BUMDPT HALUT Mandiri Antara Beban atau Harapan

Oleh

Oleh : Hasanuddin Oesman
(Dosen Matematika Fakultas MIPA UMMU
Dan Insiator North Halmahera  Civil Society) 

Masih teringat momen bersejarah tanggal 31 Mei 2003 dan diperkuat dengan undang undang tertuang dalam undang-undang No 1 tahun 2003,Halmahera Utara resmi menjadi Daerah OtonomiBaru. Dalam konteks otonomi  Daerah  pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara  akuntabel. Pemerintah daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pemerintah daerah juga berkewajiban menjamin bahwa semua potensi penerimaan yang diperoleh tercatat dalam sistem penerimaan Daerah, dan juga memastikan seluruh anggaran yang dikeluarkan dalam kaitan pembentukan BUMD member nilai tambah bagi daerah terutama dalam hal peningkatan PAD.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 jelas menguraikan “Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Karena itulah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah daerah di semua kabupaten/Kota bergiat membuat sumber-sumber usaha yang nantinya dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Salah satu sumber usaha yang mampu meningkatkan PAD daerah adalah Badan Usaha MilikDerah (BUMD).

A. BUMD PT HALUT Mandiri

            Kehadiran BUMD Perseroan terbatas Halmahera Utara Mandiri, berdasarkan Peraturan Daerah  no 3 tahun  2016 dan  PT HALUT  Mandiri  di resmikan pada tanggal 28 Desember 2017. Sejalan dengan kehadiran BUMD PT HALUT Mandiri, sekaligus memberikan harapan akan menjadi salah satu sumber PAD PEMDA HALUT. Maka rencana kerja awal adalah mendirikan pabrik air minum O’Ake, dengan Estimasi anggaran 9,5 miliar sebagai modal investasi, tidak termasuk modal kerja. Pada APBD perubahan 2016 PT HALUT Mandiri memperoleh modal awal 1,5 Miliar, selanjutnya pada APDA 2017 kembali pemerintah mengelontorkan anggaran 6 miliar, dilanjutkan kembali memperoleh kuncuran dana 1 Miliar pada 2018 lewat APBD, dan 2019 kembali mendapat suntikan dana dari salah satu Bank senilai 1 miliar. Sehingga jika di kalkulasi 8.5 modal investasi dan 1 miliar modal kerja ada 9.5 Miliar yang telah dikelolah oleh PT Halut Mandiri.

            Selanjutnya  PT HALUT Mandiri melakukan kerja-kerja awal, dengan komposisi satu DIRUT dan 3 komisaris, mengajukan sertifikasi tanda SNI dan keluar pada bulan Februari 2018, kemuadian melanjutkan pengusulan Nomor ijin Edar kebadan POM dan keluar pada bulan juni 2018.  Tidak cukup sampai disitu, PT HALUT mandiri mengajukan Sertifikasi Halal ke MUI dan keluar sertifikasi pada bulanAgustus 2018 dan terakhir setelah semua telah terpenuhi barulah  PT Halut Mandiri melakukan dapat membuat kemasan  sendiri atau biasanya di sebut cetak kemasan untuk sebuah kemasan  produk pada umumnya sebagai branding O’Ake. (hasil wawancara Direktur PT HALUT Mandiri 28 Desember 2019 jam 10.00 WIT).

            Selanjutnya sampai dengan bulan Desember PT HALUT Mandiri belum memberikan kontribusi yang berarti kepada PEMDA HALUT, walaupun telah mampu beroperasi dengan kapasitas yang masih terbatas di lingkungan wilayah HALUT dan sekitarnya. Dengan luas lahan pabrik 1000 meter/segi dan jumlah karyawan sebanyak 23  Orang, ternyata PT HALUT Mandiri dengan produk air minum O’Ake belum mampu bersaing dengan produk air minum yang sudah lebih dulu ada.

            Jika kita melakukan identifikasi produk air minum  yang beredar di Halmahera Utara ada beberapa merek yang sudah lebih dulu masuk di pasaran, seperti Aqua (Nasional), Le Mineral (Nasional), Mamuya (lokalTobelo), dan lain sebagainya yang memiliki jaringan pemarasan dan dukungan fasilitas infrastruktur yang luas dengan distribusi produk yang luar biasa.  Ini memberikan gambaran bahwa sebuah rencana dengan menggunakan APBD yang besar seharusnya memerlukan kajian yang hati-hati, karena jika tidak akan berimbas pada postur anggaran PEMDA.

B. Peranan BUMD bagi PAD dan Pertumbuhan PerekonomianDaerah

Sejak mencuat devisit 2019 sampai dengan desember ,HALUT mengalami devisi t 86 miliar (Sumber Koran Mata Publik Hal 5 media 13 Desember 2019 Alinea ke 4) menyampaikan bahwa  “ Devisit 2019 merupakan bawaan tahun 2018 akibat dari penghapusan dan kontribusi Pembangunan Daerah (KPD) oleh puast dari PT NHM yang kurang lebih 80 miliar ”. Ini artinya pemerintah mencoba menutupi devisit anggaran melalui berbagai sector salah satunya adalah harapan dari BUMD yang telah di bentuk melalui PERDA 2016. Keberadaan BUMD  paling tidak memiliki tiga aspek peranan perusahaan BUMD dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah yaitu Peningkatan produksi, Perluasan kesempatan kerjadan Peningkatan pendapatan daerah dan diharapkan dapat bersama-sama dengan OPD yang diberi tanggung jawab dapat meningkatkan PAD. Tetapi sayangnya hal ini belum terealisasi. Rendahnya PAD menjadi beban postur anggaran PEMDA, yang selama ini mengharapkan transfer dana pusat dan terlalu bertumpu pada KPD. Orientasi model peningkatan PAD sudah harus dirubah, PEMDA harus lebih kreatif dalam mengelola dan mengoptimal kan sumber sumber pendapatan jika tidak memiliki kemauan melakukan diversifikasi usaha atau mencari sumber-sumber pendapatan baru.

Lebih jauh dapat dilihat perekonomian daerah juga mengalami kelesuan, hal ini di dorong  dengan anjloknya harga komoditi beberapa waktu lalu, yang berimbas pada sector ekonomi. Disinilah  diharapkan hadirnya peran BUMD, dan secara khusus peran BUMD adalah sebagai salah satu sumber PAD di Daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dalam melaksanakan usahanya, yang menjadi harapan besar PEMDA tetapi ternyata belum mampu menjawab ekspektasi semua pihak.

C. Mengurai Benang Kusut di PT HALUT Mandiri.

Keberadaan PT HALUT Mandiri resmi sejak 2017, tetapi bantuan PEMDA sejak perubahan APBD 2016 senilai 1.5 Miliar, di harapkan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, ternyata jauh panggang dari api. Ada hal yang menarik yaitu pengurusan hal-hal berkaitan Surat Tanda SNI, Nomor izin edar, Sertifikat Halal, ternyata membutuhkan waktu yang sangat panjang dan segala pembiayaan menggunakan anggara ninvestasi , karena PEMDA tidak memberikan porsi anggaran mengurus hal-hal yang disebut kantadi. Ini memberikan ruang terjadinya human error  dalam penggunaan anggaran, jika tidak di awasi dan evaluasi dengan baik.

Setelah keberadaan sejak 2016 tahun, maka ada beberapa masalah mendasar yang dialami oleh PT HALUT Mandiri

1.Perencanaan pembanguna sebuah pabrik air mineral terlalu lama. Karena hampir

Berjalan tiga tahun, baru bisa beroperasi terhitung sejak peresmian 2016.

2.Kecenderungan lemahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah

adanya proses pembiaran terhadap keberadaan PT HALUT Mandiri oleh pemegang saham dalam halini, pemerintah daerah lemah dalam proses pembangunan infrastruktur perusahan O’Ake

3. Tidak adanya progress produksi dan strategi penetrasi pasar.

4. Lemahnya Infrastruktur pendukung

5. Ketidakjelasan Pembiayaan modal Kerja.

6.Belum menjadi sumber pendapatan/ PAD bagi daerah

7. Belum Terlihat upaya Difersivikasi usaha. Hanya terpaku pada usaha O’Ake.

8. Masih lemahnya SDM .

Lebih jauh dapat dilihat pada analisis SWOT yang caba di urai pada akhir tulisan.

D. Langkah Strategi untuk PT HALUT Mandiri.

Strategi pimpinan PT HALUT Mandiri adalah melakukan pemetaan terhadap kerja-kerja perusahan dengan mengedepankan kejujuran dalam mengupayakan dan mewujudkan perusahan yang menjadi kebanggaan masyarakat Halmahera Utara.

  1. STRENGTHS (Kekuatan)

Pimpinanan Perusahan mampu melakukan pemetaan terhadap kekuatan , a. memiliki pabrik yang siap beroperasi, b. pemegang saham terbesar adalah PEMDA, c. Adanya kepercayaan pihak perbankan. Kekuatan ini seharusnya dapat ditanggkap dan menjadi semangat dalam membesarkan perusahan.

  • Weaknesses (Kelemahan)

Pimpinan Perusahan juga mampu melihat kelemahan kelemahan antara lain : a. Managemen  PT HALUT  Mandiri cenderung tertutup. b. Minimnya SDM, c. Terbatasnya armada angkutan ( baik skala  kecil maupun besar). d. TidakoptimalnyaPenggunaan modal Kerjadaripihakketiga (Bank). e. Rendahnya produktifitas produk O’Ake. f. Rendahnya pengawasan dan evaluasi dari Pemegang saham (PEMDA). Perusahan harus mampu meminimalisasi kelemahan yang terjadi.

  • OPPORTUNITIES (Peluang)

Perusahan juga harus mampu melihat peluang sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan perusahan. Yakni : a. Masih terbukanya pasar minuman O’Ake (market yang masih terbuka luas). b. Adanya kepercayaan dari pihak perbankan. c. Terbuka ruang untuk Pengembangan SDM. d. Adanya dukungan PEMDA.

  • THREATS (Ancaman)

Perusahan harus mampu melihat ancaman. Yaitu yang paling jelas adalah banyaknya produk-produk usaha yang sama yang telah lama ada dan memiliki jaringan dan infrastruktur pendukung yang kuat, seperti Aqu, La Mineral, Mamuya, dan lain sebagainya. Managemen yang tidak mapan dan terkesan tida kmemiliki daya saing tinggi dipastikan memiliki kendala dalam persaingan bisnis.***

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: