poskomalut.com
baner header

Bawaslu Halut Gelar Sosialisasi dan Gebyar Pengawasan Pilkada 2020

TOBELO-PM.com, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Jumat (29/11/2019) gelar sosialisasi dan Gebyar Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Halut 2020.

Dalam acara itu, Bawaslu Hadirkan komisioner Bawaslu Republik Indonesia Devisi Hukum dan Sengketa Pemilu Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Provinsi Malut Muksin Amrin, Sekda Halut Fredy Tjandua, lima Komisioner KPU Halut, dan tamu undangan dari Forkopimda, serta 10 Hoana Sangaji di Kabupaten Halut. Acara juga dilangsungkan dengan pemukulan Dolo Dolo sebagai pembuka acara gebyar pengawasan. Serta dibacakan memori perjalanan seorang anggota PPS Barataku Kecamatan Galela Kabupaten Halut, Muamar Kadafi yang telah meninggal dunia saat bertugas pada Pemilu 2019. Kegiatan bertempat Halaman Kantor Bupati Halut.

Ketua Bawaslu Halut Rafli Kamaludin mengatakan, Gebyar Pengawasan ini bentuk dari sosialisasi pengawasan Pilkada 2020 mendatang. Tujuan dari kegiatan ini, hanya memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa Bawaslu akan terus membangun sosialisasi Partisipatif di sejumlah elemen masyarakat. Bawaslu Halut juga sudah pernah melakukan kerja sama dengan Pemuda Muhammadiyah Halut untuk sosialisasi pengawasan partisipatif, dan selanjutnya Bawaslu akan terus bekerja sama dengan seluruh OKP maupun Ormas dan Paguyuban untuk mensosialisasikan pengawasan partisipatif, untuk menunjukan bahwa Bawaslu terus membangun sosialisasi Partisipatif. “Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemilu, menegakan keadilan pemilu, Bawaslu akan menunjukan komitmen seperti pengawasan Pemilu yang lalu,” ucapnya.
Sekda Halut Fredy Tjandua mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan ini, selaku Pemda Halut akan mensuport untuk terus mengawasi pengawasan Pilkada nanti. Sejauh ini Pilkada Halut selalu berunjung di Mahkamah Konstitusi, maka dengan kehadiran Bawaslu RI ini dapat memberikan semangat baru untuk pengawasan Pilkada agar proses demokrasi yang baik di Halut dapat tumbuh. “Jadilah pengawasan yang netral, dan Ideal, untuk itu kita harapkan Halut menjadi pintu masuk Demokrasi yang ideal di Maluku Utara,” tuturnya.
Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Muksin Amrin pada saat membuka acara mengatakan, Pilkada yang selalu berunjung di MK itu, bukan hanya di Halut, bahkan di beberapa kabupaten dan provinsi. Memang Maluku Utara sudah bernasib Pilkada yang berunjung di MK. Hal ini seperti pada tahun 2008 Pikada Malut pernah mendapat predikat Pilkada terpanjang di seluruh Indonesia. Namun dengan berjalannya waktu Pilkada pada 2013 dengan lahirnya Bawaslu Provinsi Pilkada suda mulai membaik. Dengan berjalannya waktu Pilkada di Malut semakin baik, karena lahirnya Bawaslu Kabupaten Kota. Pilkada 2020 akan bisa diawasi dengan baik, jika semua elemen bekerja sama. “Pilkada ini bukan hanya tanggung jawab Penyelenggara KPU dan Bawaslu, namun semua pihak memiliki tanggung jawab bersama, dan saya berterima kasih kepada Pemkab Halut yang telah memberikan anggaran Hibah ke Bawaslu yang sesuai dengan kebutuhan,” tuturnya. (mar/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: