BPK Temukan Kerugian Negara Proyek Jalan Wayabula-Tutuhu Morotai Rp. 1,5 Miliar

Foto salah satu proyek jalan bermasalah di jalan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) tahun 2018 dengan menggunakan dana APBD

MOROTAI-PM.com, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara (Malut), menemukan adanya kerugian negara dalam proyek pembangunan jalan hotmix simpang Wayabula-Tutuhu senilai Rp 1,5 miliar lebih. Temuan kerugian negara ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan nomor 20.A/LHP/XIX.Ter/5/2019 tanggal 20 Mei 2019.

Temuan kerugian
Negara dalam proyek tahun 2018 dengan total pagu anggaran senilai Rp 4,9 miliar
lebih itu, karena dalam hitungan BPK terdapat kekurangan volume pekerjaan
senilai Rp 1,5 miliar lebih. Berdasarkan surat perjanjian Nomor
620.06/SPP/Pmbangunan jalan hotmix Tutuhu Wayabula/DPUPR/VliI-2018 tanggal 30
Agustus 2018 senilai Rp4.996.656.000,00 dengan kontraktor pelaksana PT RMS.
Jangka waktu kontrak selama 120 hari kalender dimulai tanggal 30 Agustus 2018
hingga 28 Desember 2018.

Berdasarkan data
yang dikantongi Posko Malut, proyek ini mengalami satu kali adendum atas surat
perjanjian tersebut, yakni adendum Nomor 620.01/Adendum 01/Pembuatan Hotmix
Simpang Tutuhu Wayabula/DPUPR/X/18 tanggal 9 Oktober 2018 yang menjelaskan
penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kerja atau berakhir pada
tanggal 16 Februari 2019.

Pekerjaan tersebut
telah dibayar 100% berdasarkan SP2D sebagai berikut: 1) Pembayaran 40% sesuai
SP2D Nomor 3435/SP2D-LS/1.03.01/1X/2018 tanggal 27 September 2018 senilai Rpl
.998.662.400,00; dan 2) Pembayaran 100% sesuai SP2D Nomor 0831/SP2D-LS/I.03.0I/11I/2019
tanggal 15 Maret 2019 senilai Rp2.997.993.600,00.

Sementara, pekerjaan
dinyatakan selesai 100% dan diserahterimakan dari kontraktor pelaksana kepada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Berita Acara Serah Terima (PHO)
nomor 600/07/PHOPEMB.JLN.HTMX.SMPNG.TTH.WYBLA/DPUPR-PM/lII-2019 tanggal 8 Maret
2019.

Hasil pemeriksaan
fisik BPK bersama PPK dan kontraktor pelaksana pada 20 April 2019, diketahui
terdapat kekurangan volume pekerjaan senilal Rp 1.553.274.556,41. Dimana
perhitungan volume pekerjaan LPA diperoleh dari kelebihan volume pasangan LPB
yang dikompensasikan, sehingga tidak dapat dibedakan agregat dari masing-masing
LPA dan LPB. Atas perhitungan kekurangan volume tersebut telah dikonfirmasi ke
pihak kontraktor pelaksana pada 24 April 2019, sehingga bersedia melakukan
penyetoran ke Kas Daerah atas nilai kekurangan volume tersebut.

Sementara
berdasarkan hasil konfirmasi BPK kepada Kadis PU Morotai, Abubakar A Rajak  mengaku, denda keterlambatan senilai Rp 1,5
miliar itu sudah dibayar oleh kontraktor yang bersangkutan.

"Setoran dari
Bank BNI atas nama Bpk. EAM (PT RMS) ke rekening Kas Daerah senilai
Rpl.553,274.557,00 (pembulatan pecahan kecil atas nilai kelebihan pembayaran)
pada tanggal 20 Mei 2019 atas pekerjaan Pembangunan Jalan Hotmix Simpang
Wayabula-Tutuhu," terang Abubakar kepada BPK.

Terkait temuan itu,
Ahyar Husen, salah satu aktivis yang konsen terhadap pemberantasan korupsi di
Morotai menegaskan, tidak cukup dengan pengembalian, seharusnya perusahan yang
mengerjakan proyek itu harus di black list.

"Sangat besar pengembaliannya, audit BPK itu kan 1,5 miliar lebih, lalu hanya sekedar temuan, harusnya perusahan itu juga di beri sanksi, karena jika tidak orang yang punya uang bisa berbuat apa saja. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan oleh Kontraktor diberi efek jerah (Pidana), sebab ini satu bentuk dan upaya kejahatan korupsi yang coba di praktekan oleh kontraktor nakal. Ahyar berharap kontrktor harus di pidana sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku," tegasnya. (ota/red)

Komentar

Loading...