SOFIFI-PM.com, DPRD Provinsi Maluku Utara menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp 2,8 triliun merupakan angka yang sangat kecil jika bandingkan dengan belanja yang mencapai Rp 3,4 triliun. Untuk itu wakil rakyat mendorong sumber pendapatan lainnya. Hal ini sampaikan Wakil Ketua DPRD Malut, Wahda Zainal Imam pada wartawan Selasa (19/11). Menurutnya, target pendapatan Rp 2,8 triliun belum maksimal sehingga dalam rapat bersama dengan TAPD nanti akan didorong target pendapatan menembus angka Rp 3,2 triliun di luar pinjaman. “Pendataan kita belum maksimal. Hitungan estimasi pendapatannya sehingga perlu didorong karena cela fiskal kita juga besar. Untuk itu akan didorng sampai pada angka Rp 3,2 triliun,” katanya.
Sumber pendapatan yang perlu didorong itu seperti pajak dari sektor tertambangan, migas dan sumber pendapatan lain karena beberapa sumber PAD belum nampak. “Jadi akan digenjot PAD lagi. Untuk itu angka Rp 2,8 triliun itu bisa berubah pada saat pembahasan nanti. Karena PAD seperti pajak dari sektor tambang, migas itu belum nampak,” sebut politisi Gerindra ini.
Ketua DPD Partai Gerindra Malut ini menuturkan untuk pinjaman pada pihak ketiga dalam hal ini SMI Rp 500 miliar diperpolehkan, sehingga tidak masalah. “Pinjaman ke SMI Rp 500 miliar itu kami setuju dan aturan memperbolehkan jadi tidak ada masalah, apalagi untuk kebutuhan pembangunan,” katanya. Wahda mengaku jika penerimaan di tahun 2020 didorong dan mencapai Rp 3,2 triliun, ditambah rencana pinjaman Rp 500 miliar maka penerimaan bisa mencapai Rp 4 triliun. Untuk itu pihaknya akan membahas lagi dengan TAPD. ”Kalau penerimaan kita capai Rp 4 triliun maka kita bebas dalam belanja pada program prioritas. Untuk itu kami akan bahas lagi soal PAD dengan TAPD,” akhirnya. (ieL/red)
Tinggalkan Balasan