poskomalut.com
baner header

Diduga Pengelolaan Keuangan Pemkab Halbar Bermasalah

JAIlOLO-PM.com, Dugaan adanya pengelolaan keuangan daerah yang dinilai bermasalah perlahan-lahan mulai terungkap. Berdasarkan temuan DPRD Halbar terkait pengelolaan kas daerah.
Ketua Fraksi Demokrat Frangki Luang menegaskan, berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan adanya penggunaan dana yang bermasalah. Diantaranya temuan adanya hutang Pemkab kepada pihak ketiga yang telah mencapai Rp 70 miliar. Penyerapan dana desa yang baru mencapai 40 persen, dimana 60 persen belum tersalurkan sementara sudah mau masuk akhir tahun anggaran.

Selain itu, klaim BPJS yang sudah masuk ke kas daerah kurang lebih Rp 8 miliar, namun dana tersebut tak kunjung disalurkan oleh Pemkab ke RSUD Jailolo. DPRD lanjut dia, juga mempertanyakan pengelolaan anggaran Bansos yang diduga ada perlakuan diskriminasi diantaranya alokasi anggaran Widia rohani. “Soal bansos ini, kami juga bakal meminta data penggunaan anggaran dari dinas keuangan dan dinas sosial demi menjamin aspek transparansi dan akuntabilitas terhadap program tersebut,”tegasnya.

Selain itu, DPRD juga bakal menelusuri penggunaan pimjaman Pemda Rp 159. 5 miliar tahun anggaran 2017 yang diperuntukan membiayai 13 aitem program infrastruktur jalan dan jembatan yang hingga saat ini belum juga tuntas termasuk peningkatan ruas jalan Goin-Kedi. “Yang jadi pertanyaan saat ini, semua aitem aitem anggaran tersebut telah di tetapkan dalam APBD tahun 2019. Tapi kok sulit di realisasi,”ujarnya.

Maka pembetukan PANSUS adalah jalan terbaik untuk bisa mengungkap semuanya ini. Pansus memiliki alat paksa utk memanggil dan mengkonfirmssi semua hal terkait dgn masalah Keuangan daerah. Menindak lanjuti pengelolaan anggaran yang bermasalah tersebut, Fraksi Demokrat sendiri bakal mendorong agar dibentuk Pansus guna menelusuri penggunaan anggaran yang bermasalah tersebut.

“Pembentukan Pansus adalah jalan terbaik untuk bisa mengungkap semuanya ini. Mengingat pansus memiliki alat paksa utk memanggil dan mengkonfirmasi semua hal terkait dengan masalah keuangan daerah,”tegasnya.

Terkait dengan usulan pembentukan pansus lanjut dia, Fraksi Demokrat juga telah membangun komunikasi bersama rekan-rekan fraksi lain diantaranya Fraksi gabungan,Fraksi Gerindra yang telah memberikan lampu hijau atas usulan pembentukan pansus tersebut. (lan/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: