DPRD Buka Cela Akomodir Usulan KONI, Gifari ; Kami Kecewa Jika Olahraga Tidak Diperhatikan

Ketua KONI Kota Ternate, M Gifari Bopeng.

TERNATE-pm.com, Nasib pembinaan dan pengembangan olahraga di Kota Ternate beberapa tahun ke depan nampakanya bakal buram.

Pasalnya, KONI Kota Ternate sebagai wadah yang menaungi seluruh cabang olahrga itu harus melanjutkan kemendariannya mencari dan mengelolan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan atlet. Ini menyusul dana hibah yang diusulkan ke pemerintah kota berpotensi ditolak DPRD.

Ketua KONI Kota Ternate, M Gifari Bopeng mengungkapkan hal tersebut menjadi alasan dirinya bersama rombongan cabor mendatangi kantor DPRD, tepat bersamaan dengan injury time paripurna pengesahan KUA-PPAS, pada Kamis (31/8/2023) malam.

Gifari menyatakan belum mengetetahui pasti alasan mendasar DPRD menolak usulan dana hibah KONI. Padahal, seluruh atlet dalam hal ini masing-masing cabor sangat mengharapkan keberpihakan pemerintah kota dan DPRD terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga dengan mengakomodir usulan tersebut.

Jika memang dana hibah yang diusul Rp2,8 miliar sebelumnya dan mengerucut di TPAD menjadi 1,4 miliar tidak disetuji, Gifari menilai tidak ada rasa perhatian pemerintah maupun DPRD terhadap olahraga dan semangat para atlet di Kota Ternate.

Dirinya menuturkan, KONI pun sampai delapan bulan terakhir tetap menjalankan kegiatan pembinaan seperti biasa tanpa ada kendala anggaran. Menurutnya, jika usulan dana KONI disetujui para wakil rakyat di parlemen yang punya niatan peduli terhadap olahraga, tentu menjadi point plus bagi cabor-cabor.

“Paling tidak menambah stimulun kegiatan dan pembinaan bagi para atlet,” ungkap Gifar saat ditemui di Gedung DPRD Kota Ternate, Kamis (31/8/2023).

“Saya sebagai ketua KONI akan tetap pada visi misi saya, menajdikan Ternate sebagai Kota Atlet,” sambungnya.

Meski begitu, ia mengaku menyesalakan sikap DPRD yang menyebut usulan dana KONI 1,4 miliar tidak didukung dengan dokumen perencanaan dan melalui sistem penganggaran yang baik. DPRD kemudian menjadikan Dispora sebagai kambing hitam dari polemik usulan dana hibah tersebut.

“Saya pikir ini hanya satu alasan, karena munculnya anggaran KONI 1,4 miliar sudah melalui proses yang sesuai mekanisme anggaran. Waktu itu kami usulkan 2,8 miliar, tapi yang keluar di TPAD itu 1,4 miliar. Ini yang membuat kami merasa kecewa dengan pernyataan ketua DPRD,” kesalnya.

Gifar menyampaikan, Muhajirin Bailussy sebagai ketua DPRD harus memahami bahwa sentral olahraga di Maluku Utara adalah Kota Ternate. Dalam presentasinya, hampir 70 persen atlet di Maluku Utara berada di Kota Ternate.

“Oleh karena nilai 1,4 miliar dari total APDB Kota Ternate 1 triliun lebih itu sangat kecil untuk pembinaan dan pengembangan olahraga di Kota Ternate. Nilai yang sangat kecil itu pun tidak bisa diakomodir, itu yang membuat kami merasa sangat kecewa,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy menyatakan, usulan dana hibah KONI masih ada cela untuk dimasukkan dalam postur anggaran APBD Perubahan.

Muhajirin menyebut, saat ini tahapannya baru sampai pada pengesahan KUA-PPAS, masih ada ruang untuk didiskusikan.

“Apakah ada cela kita diskusikan dengan Banggar untuk bisa diakomodir di APBD Perubahan. Jadi pelan-pelan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, secara postur, anggaranya ada, namun nilainya masih nol. Ini tentu masih membuka harapan bagi KONI untuk memperolah bantuan hibah pada APBD perubahan.

“Nol tu belum tentu tidak ada, nanti baru akan didiskusikan. Kan di TAPD kan sudah mengajukan. Di TAPD dokumenya itu kan ada, termasuk bantuan KONI di situ. Hiba termasuk bantuan, cuma belum terakomudir nilai nya. Itu yang saya bilang, tolong dipahami,” jelas Muhajirin.

Politisi PKB itu menerangkan sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengritisi tahapan pembahasan usulan anggaran 1,4 miliar tersebut, karena mereka meminta harus harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lanjutnya, di dalam pembahasan, DPRD melihat  pemerintah kota saat itu itu tidak terlalu memberikan keyakinan kepada Banggar.

“Sehingga untuk APBD Perubahan waktu di pembahasan, mereka (Banggar) meminta ke TPAD untuk jangan dulu terakomodir,” ujarnya.

Selanjutnya mekanisme atau tahapan dan syarat-syarat di pemerintah harus dipenuh KONI, seperti pengajuan proposal dan disetujui wali kota.

“Banyak persyaratannya untuk mendapat dana hiba itu. Yang perlu saya tekankan, memang dana hiba ini tidak wajib untuk semua dalam tiap tahun,” tuturnya.

Meski begitu, ia mengaku mengatahui agenda tahunan KONI yang wajib dan harus diakomodir pemerintah.

“Misalnya ada PON, Popda dan lainnya yang bisa diikuti. Kan kita diskusikan, sehingga jangan terlalu ini lah, diantar dengan suasana dan situasi yang tidak dinginkan. Bagi DPRD saya kira kita bagian dari kepentingan yang sama yaitu untuk memajukan olahraga di Kota Ternate,” tukasnya.

Komentar

Loading...