Duet Lahabato – Asghar Saleh Sampaikan Visi Misi di Partai NasDem

Abdurahman Lahabato dan Asgar Saleh Saat Menyampaikan Visi Misi di Partai NasDem

TERNATE-PM.com, Duet
Abdurahman Lahabato dan Asghar Saleh sebagai pasangan bakal calon Wali Kota dan
Bakal Calon Wakil Wali Kota Ternate, tampi dalam penyampaian visi misi yang
dilakukan oleh panitia penjaringan DPD Partai Nasdem Kota Ternate.

Penyampaian visi misi
dengan panelis DR Ahmad Hatary sebagai Kompemwil (Komando Pemenangan Wilayah)
Partai NasDem, Dr Herman Oesman dan Irfan Zam Zam, berlangsung di ruang VIP
Royal Resto Ternate, Ahad (27/10/2019).

Pada kesmepatan itu,
Abdurahman Lahabato dan Asghar Saleh menawarkan, Tata Kelola Pemerintahan
Berbasis e-Budgeting. Dimana Otonomisasi daerah harus memberikan peluang yang
besar bagi daerah mendapatkan stimulus fiskal dari APBN. Ujung dari pembangunan
yang paling mikro adalah untuk menghilangkan kemiskinan, pengangguran, dan
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Di situlah penting bagi
seorang kepala daerah mampu menata kelola pemerintahan dan pembangunan
sebagaiman amanat UU No 23 tahun 2014”, kata Abdurahman Lahabato. 

Sebab kata Lahabato, harus dilihat amanat UU No 23 tahun 2014 menegaskan urusan pemerintahan terbagi tiga: absolut, konkuren, dan permerintahah umum. Yang konkuren itu urusan bersama yang dibagi atas Pusat, provinsi dan kab/kota.

Foto Bersama Abdurahman Lahabato - Asgar Saleh dengan Pengurus Nasdem Maluku Utara

Dikatakan urusannya dibagi
atas urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib dibagi lagi menjadi pelayanan dasar
dan non pelayanan dasar. Urusan wajib itu antara lain: pendidikan, kesehatan,
lingkungan hidup, pekerjaan umum, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan
rakyat dan pemukiman, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, keamanan dan ketertiban umum dan sosial.

“Sedangkan urusan pilihan
yaitu,  kelautan dan perikanan,
pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, industri,
perdagangan, dan  transmigrasi”, katanya.

Lahabato mengatakan,
sebagai seorang wali kota atau kepala daerah tentu pasti mendahulukan urusan
wajib. Dan, jadi prioritas. Kendati begitu, 
urusan pilihan juga tetap akan mereka berdua optimalkan, khususnya yang
berkaiatan dengan kepentingan masyarakat.

Tapi kalau diminta memilih
mana yang didahulukan keduanya memilih urusan wajib, karena wajib selain
hukumnya harus dilaksanakan juga karena terkait dengan kebutuhan dasar warga.

“Soalnya sekarang adalah
dengan APBD Kota Ternate saat ini Rp 1 triliun lebih sedikit, sehingga celah
fiskal sangat rendah, apa yang harus dilakukan untuk memenuhi selain urusan
wajib, juga urusan pilihan yang juga dirasakan mendesak dilaksanakan”, kata
Lahabato

Pendapatan Asli Daerah
(PAD) salah satu komponen pendapatan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, PAD diperoleh daerah dipungut
berdasarkan peraturan daerah.

“Nah, untuk Ternate, sangat
memungkinkan memakai empat sumber PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahakan dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah”, sebut Lahabato.

Sementara untuk pajak
daerah dapat dimaksimalkan lewat inovasi baru dengan pemanfaatan teknologi.
Menggunakan aplikasi atau sistem layanan pajak berbasis online. Aplikasi ini
nantinya akan memutus sistem transaksi tatap muka.

Menurut mereka, nantinya
wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor, cukup upload bukti. Setelah itu
bisa langsung bayar pajak online, tidak perlu antri. Pengawasan data transaksi
usaha wajib pajak dengan sistem online ini nantinya dapat mengoptimalkan penerimaan
pajak.

Kita perlu sistem tatakeola
pemerintahan kekinian yang di terapkan untuk capai pemerintahan efektif dan
transparan. Ini penting, karena acap kali kita abai tentang penggunaan
teknologi untuk mendukung efiktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dibandingkan negara maju lainya.

Karena itu, lanjut Lahabato
benar Kementerian Dalam Negeri siap mengintegrasikan e-planning dan e-budgeting
sebagai upaya sinkronisasi antara kebijakan dan program daerah dengan kebijakan
dan program nasional. Karena itu

Ke depan kata Lahabto,  Kota Ternate, juga kita akan Integrasikan
e-planning dan e-budgeting. Harapanya tercipta sinergitas antara perekonomian
daerah dan nasional, serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang
transparan dan akuntabel. e-budgeting yang merupakan sistem perencanaan
anggaran Keuangan dalam rangka implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara Asghar Saleh menyatakan,
penerapan e-budgeting akan dilakukan melalui aplikasi untuk mendorong
transparansi atau akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sedangkan  e-planning, lanjut Asghar Saleh yang juga
sebagai mantan Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate itu, secara tegas diatur
dalam Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan
Daerah yang bertujuan menjaga akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran.
(Cr-01/red)

Komentar

Loading...