MABA-pm.com, Kementrian Desa (Kemendes) akan menjadikan empat BUMDes di Halmahera Timur (Haltim) sebagai pilot project atau proyek percontohan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Haltim, Khalid Abas mengatakan,  Kemendes tengah melakukan pengkajian atas program tersebut. Di mana sasaran pilot project tersebut adalah desa lingkar tambang.

"Untuk kecamatan yang menjadi titik BUMDes percontohan kami fokuskan di Kecamatan Maba dan Kota Maba. Namun, titik desa belum kami tentukan, karena ada pengkajian terlebih dahulu,” ujar Khalid saat ditemui di kantornya, Rabu (24/1/2024).

Kata dia, program tersebut di bawah pengawasan langsung Kemendes bekerja sama dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta PT Antam TBK melalu program CSR.

"Tahun ini sudah mulai jalan, sedangkan untuk di daerah selain BPMD, Dinas Perikanan dan Bappeda juga akan terlibat dalam program ini," katanya.

Dirinya mengatakan, program tersebut akan berkelanjutan, namun pada tahap awal baru empat desa yang akan dijadikan percontohan.

"Muda-mudahan ke depan desa-desa lain juga bisa tersentuh program BUMDes Kemendes ini, karena untuk desa lingkar tambang kan banyak kalau di Haltim, bahkan tersebar di beberapa kecamatan," ujarnya.

Mantan Kabang Umum Setda Haltim itu menabahkan, terkait tata kelolah kelembagaan  BUMDes, pihaknya mengkaji regulasinya. Dimungkinkan untuk dapat membentuk BUMdes bersama agar pengelolaannya bisa lebih efektif.

"Semisalnya ada kecamatan yang desanya banyak, bisa dibangun satu BUMdes yang mencakup beberapa desa, agar penyertaan modal maupun pengelolaan potensi ekonomi di kecamatan tersebut memang betul-betul optimal," katanya.

Khalid mengakui jika selama ini tercatat banyak BUMDes yang tersebar di 10 kecamatan, namun penataanya belum berjalan baik.

"Itu juga karena dari segi keabsahan, mayoritas BUMDes belum memiliki sertifikasi Kementrian Hukum dan HAM. Meskipun sebagian sudah ada tetapi hanya beberapa," terangnya.

Saat ini DPMD tengah menginventarisir BUMDes yang tersebar di 10 kecamatan untuk pengurusan sertifikasi maupun penataan kelembagaan, sehingga badan usahan di desa dapat berperan efektif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.