Gegara PT ANI, Pemda Haltim Panggil 14 Perusahaan Tambang

poskonalut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) panggil 14 perusahaan tambang untuk rapat koordinasi terkait penggunaan jalan umum.

Rapat mendadak itu digelar imbas dari kecelakaan kerja di lokasi PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) beberapa waktu lalu.

Pertemuan di ruang rapat bupati sebagai upaya mengantisipasi kecelakaan lalu lintas berulang melibatkan kendaraan tambang dan masyarakat pengguna jalan.

Sekda Haltim, Ricky CH. Ricfat dikonfirmasi usai rapat mengatakan, koordinasi tersebut juga membahas evaluasi dan peninjauan kembali dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) milik masing-masing perusahaan.

“Koordinasi ini untuk melihat seluruh dokumen Andalalin dan mempelajarinya sehingga ada pembatasan,” ujar Ricky, Senin (5/10/2026).

Pemda Haltim menegaskan, setiap kendaraan atau alat berat keluar dari kawasan perusahaan dan melintasi jalan umum wajib berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Haltim maupun Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Haltim.

“Mobil atau kendaraan alat berat yang mau keluar melintasi jalan umum paling tidak harus berkoordinasi dengan Dishub atau Lantas Polres Haltim, sehingga apabila ada apa-apa itu bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Menurut Ricky, ketentuan tersebut telah mengacu pada dokumen Andalalin.

Setiap kendaraan alat berat yang menggunakan jalan umum wajib meminta izin penggunaan jalan kepada dinas teknis maupun pihak kepolisian lalu lintas.

“Alhamdulillah semua perusahaan sepakat untuk hal itu,” ucapnya.

Selain membahas penggunaan jalan umum, Pemda Haltim juga meminta seluruh perusahaan tambang segera menyerahkan Dokumen Rencana Induk Program Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) dan program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada pemerintah daerah.

Dokumen tersebut nantinya akan diverifikasi dan diperbarui agar program pemberdayaan masyarakat dapat lebih terarah, khususnya untuk memenuhi kepentingan masyarakat di wilayah lingkar tambang atau ring satu.

“Pemda juga meminta perusahaan untuk dokumen RIPPM dan CSR-nya segera dimasukkan ke Pemda untuk dilakukan verifikasi sehingga bisa di-update agar daerah ring satu itu kepentingannya bisa terwakili melalui Dokumen RIPPM,” pungkasnya.