poskomalut.com
baner header

Jabatan Ketua DPRD Masih Jadi Polemik

Hairuddin Minta Tidak Lagi Ada Opini di Media

WEDA-PM.com, Posisi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah masa bhakti 2019-2024 masih tarik ulur di internal Partai Golkar, bahkan sampai saat ini belum berakhir.

Ketua Fraksi Partai Golkar Halmahera Tengah, Hairudin Amir angkat bicara terkait ini. Menurutnya, polemik yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah terkait persoalan rekomendasi. “Saya selaku ketua fraksi Golkar berharap baik dari saudara Ketua DPD II Sakir Ahmad dan mantan sekertaris DPD II Fahris Abdullah, diminta untuk tidak membangun polemik lagi di media karena persoalan Partai Golkar ini biarlah dipercayakan kepada pimpinan DPRD sementara Aswar Salim, yang sementara berkonsultasi di DPP,” kata Hairudin, kemarin.

Persoalan ini tidak lagi berpengaruh dengan kondisi masyarakat Halteng, yang berharap segera terbentuknya pimpinan DPRD defenitif. “Terkait persoalan rekomendasi saya kira semua anggota fraksi maupun kader Golkar tetap tidak mempersoalkan rekomendasi DPP,” ujarnya.

Mantan ketua KPU Halteng itu menambahkan biarlah rekomendasi itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak perlu lagi membangun opini di media.  Menurutnya, jika rekomendasi dari DPP berubah maka selaku kaders partai tetap tunduk dan mengawal keputusan DPP Partai Golkar. “Rekomendasi berubah atau tidak berubah maka kita selaku kader partai golkar tunduk pada perintah DPP. Sesuai kesepakatan paripurna kemarin itu DPR saat ini sudah berada di Jakarta sampai 10 November 2019 untuk berkonsultasi ke DPP.(msj/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: