Jabatan Ketua DPRD Masih Jadi Polemik

Hairuddin Amir

Hairuddin
Minta Tidak Lagi Ada Opini di Media

WEDA-PM.com, Posisi ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah masa bhakti 2019-2024 masih
tarik ulur di internal Partai Golkar, bahkan sampai saat ini belum berakhir.

Ketua Fraksi Partai Golkar Halmahera Tengah,
Hairudin Amir angkat bicara terkait ini. Menurutnya, polemik yang terjadi di
Kabupaten Halmahera Tengah terkait persoalan rekomendasi. "Saya selaku
ketua fraksi Golkar berharap baik dari saudara Ketua DPD II Sakir Ahmad dan
mantan sekertaris DPD II Fahris Abdullah, diminta untuk tidak membangun polemik
lagi di media karena persoalan Partai Golkar ini biarlah dipercayakan kepada
pimpinan DPRD sementara Aswar Salim, yang sementara berkonsultasi di DPP,"
kata Hairudin, kemarin.

Persoalan ini tidak lagi berpengaruh dengan
kondisi masyarakat Halteng, yang berharap segera terbentuknya pimpinan DPRD
defenitif. "Terkait persoalan rekomendasi saya kira semua anggota fraksi
maupun kader Golkar tetap tidak mempersoalkan rekomendasi DPP," ujarnya.

Mantan ketua KPU Halteng itu menambahkan
biarlah rekomendasi itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak
perlu lagi membangun opini di media.  Menurutnya,
jika rekomendasi dari DPP berubah maka selaku kaders partai tetap tunduk dan
mengawal keputusan DPP Partai Golkar. "Rekomendasi berubah atau tidak
berubah maka kita selaku kader partai golkar tunduk pada perintah DPP. Sesuai
kesepakatan paripurna kemarin itu DPR saat ini sudah berada di Jakarta sampai
10 November 2019 untuk berkonsultasi ke DPP.(msj/red)

Komentar

Loading...