TERNATE-PM.com, Dugaan Penyalagunaan Dana desa dan Konspirasi Kepala Desa Moloku dengan pihak DPMD terus ditelusuri DPD Kops Perjuangan Pemuda dan Pemudi Indonesia (KPPPI) Maluku Utara.

Ketua DPD KPPPI Maluku Utara Muhammad Saifudin melalui rilis pada sejumlah media, dirinya menjelaskan, pada beberapa pekan lalu dirinya mendatangin Desa Moloku Kecamatan Gabe Barat bersama sejumlah pengurus KPPPI lainya, namun setibanya di Desa Moloku tidak di berikan penjelasan apapun oleh Kepala Desa Moloku Aziz Abd. Rahman terkait pembangunan desa dengan total Anggaran senilai Rp.982.268.000 yang di pimpinnya, sementara banyak keluhan masyarakat terkait tata kelola pemerintah Desa yang tidak transparan.

Lanjut pria Asal Gane barat itu, setelah di konfirmasi ke pihak Kecamatan menperoleh penjelasan dari Camat Gane Barat Utara, Bahwa Berkas APBDes dan realisasi kegiatan Desa Moloku tidak pernah di serahkan ke pihak camat, bahkan bila rekomendasi tidak di berikan sebagai syarat pencairan anggaran berikutnya pihak pemerintah Desa Moloku langsung ke DPMD.

Menanggapi hal tersebut DPC KPPPI Halsel di pimpin langsung Ketua DPD KPPPI Malut menggelar aksi ujuk rasa di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel, Kamis (28/11/19) mendesak pihak DPMD Agar memberikan transparansi terkait pengelolaan dana Desa Moloku, dengan menyerahkan APBDes karena dukumen tersebut adalah dokumen publik yang bisa di peroleh siapapun.

Tuntutan massa aksi di respon baik oleh Kepala DPMD Halsel Bustamin Hi. Soleman dan siap memberikan APBDes Desa Moloku, dan sejumlah Desa di Gane Barat, namun ketika di minta dokumen tersebut hanya bisa dokumentasi dengan cara di foto dan tidak bisa di foto copy sementara untuk APBDes 2018 Desa Moloku dengan alasan lemari lagi di kunci.

Menanggapi hal tersebut M.Saifudin Geram atas sikap Kepala Dinas DPMD Halsel, bahwa pihak Dinas tidak punya alasan untuk menutupi dokumen publik, sampai disini mencerminkan ada konspirasi antara Kadis DPMD Halsel dengan Kades Moloku Kecamatan Gane Barat Utara. "Jika sampai hari senin masih belum diberikan dokumen yang kami minta, kami mengkonsolidasi massa untuk boikot aktifitas DPMD Halsel,"Tegas M. Saifudin.

Lanjut Amat sapaan akrabnya, di tahun anggaran 2019 setelah di pelajari Desa Moloku masih banyak pekerjaan yang belum diselesesaikan di antaranya, Belanja pakaian seragam, lampu tenaga surya dan pembebasan lahan, serta masih banyak lagi yang di duga fiktif. (Cr02/red)