Kebijakan Lock Steril, Pedagang Ikan di Morotai Menjerit

Suasana di Pasar Ikan Gotalamo Kabupaten Morotai

MOROTAI-PM.com, Tidak hanya para sopir dan tukang bentor mengeluhkan soal pendapatan ditengah serangan covid- 19. Keluhan juga dilontarkan para pedagang ikan di pasar Gotalamo, Kabupaten Morotai. Para pedagang menjerit akibat sepinya para pembeli di pasar Gotalamo yang menjadi pasar andalan masyarakat Morotai.

Tox Lastori, salah satu pedagang ikan yang sudah lama berjualan di pasar Gotalamo, mengaku, pedagang ikan saat ini kesusahan karena ikan jualan tidak terjual, akibat pemberlakuan lock steril yang dilakukan Pemda Morotai.

"Para penjual ikan mengeluh karena sepinya jumlah pembeli, terus menurun di sela- sela wabah Covid-19 ini, penghasilan kami sebagai pedagang ikan di masa kepemimpinan Rusli- Weni pendapatan kami sangat besar ketimbang Pemerintah sekarang, pendapatan pribadi satu hari mampu mencapai Rp 10.000.000. Bahkan lebih jika dibandingkan dengan pendapatan  di pemerintahan sekarang sehari hanya mampu 2 hingga 3 juta perhari, kadang tidak sampai sejuta perhari, modal belum kembali modal,” keluh Lastori.

Menurutnya, jika situasi ini terus berlanjut dan tidak ada perhatian dari Pemda Morotai, maka dipastikan penjual ikan bisa gulung tikar, karena kurangnya daya beli masyarakat.

"Kami sangat sesalkan anggaran Corona dengan nilai miliar, tapi tidak berputar di masarakat bawah hanya di kalangan atas dan uangnya hanya membayar hotel dan penginapan, anggaran besar itu kita hanya dapat beras 5 kg dengan sabun 2 buah kalau bantuan ini hanya memenuhi dua hari saja," sesalnya.

Sementara itu, Pemkab  Morotai melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pulau Morotai, Abjan Sofyan,  menjelaskan bagi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), usaha angkutan penumpang seperti angkot dan bentor serta ojek, usaha kecil dan menengah, juga menjadi perhatian Pemerintah baik pusat maupun Daerah.

"Semua ini  sedang dalam pembahasan, apakah nanti akan diberikan insentif atau bantuan seperti apa, Pemerintah Daerah hanya menunggu arahan dari pemerintah pusat," tukasnya. (ota/red)

Komentar

Loading...