Kaji RAPBD 2020, Komisi II DPRD Ternate Temukan Sejumlah Dana Siluman

TERNATE-PM.com, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Ternate membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Ketua
komisi II Mubin A Wahid mengatakan, dalam pembahasan internal, Komisi II menemukan
banyak sekali keanehan dalam alokasi anggaran. Terutama yang terkait dengan
Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) dan pemberian honorium.

Selain
itu, terdapat pula anggaran ganda. “Misalnya kalau sudah ada Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP), itu tidak boleh lagi ada muncul honorarium di setiap
kegiatan. Itu namanya double budget, dan yang seperti itu kita temukan banyak
sekali,” ujarnya.

Seperti
penyedia jasa administrasi, penyediaan kebersihan kantor, penyelenggaraan aset daerah,
penyusunan rancangan pertanggung jawaban juga mendapat honorium. “Apakah setiap
kegiatan tugas mereka harus dilakukan honorium, kita harus menghindari program
fiktif dan kaya gini tidak ada pengawasan RAPBD,”tandas mubin.

Dia
menghawatirkan, ada objek yang sama dengan TPP, seperti makan dan minum.  Mubin menunjukkan rencana anggaran terkait balanja
uang makan PNS, yang nilainya mencapai Rp 249 juta. Padahal kata dia, sudah ada
alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya,
yang dicurigainya juga berupa uang makan. “Ini sama dengan pemberian uang makan
gitu lho,” katanya.

Sala
satu penyusunan Adapula anggaran berkisar Rp 249 juta yang dijatahkan untuk
penyusunan program peraturan daerah tentang APBD, juga ada anggaran untuk
penyusunan RKA DPA. “Cuma muncul Honorarium dan alokasi anggaran semacam itu
banyak sekali tertuang dalam RKA tahun 2020. Adapula anggaran berkisar Rp 200
juta yang dijatahkan untuk penyusunan program peraturan daerah tentang APBD,
juga ada anggaran untuk penyusunan RKA DPA sebesar Rp 134 juta. Dimana
dilakukan honorarium,” urai mubin.

“Padahal
ini kan kerja-kerja mereka. (Makanya) timbul pertanyaan, gaji yang mereka
terima itu untuk kerja apa, sampai-sampai mesti menerima honor lagi untuk
penyusunan. Kalau diberikan tunjangan penghasilan, maka honor-honor yang tidak
rasional harus ditiadakan,” tegas Mubin. (cr02/red)

Komentar

Loading...