KPK Temukan Satu Perusahaan Tambang di Haltim Tunggak Pajak Rp2 Miliar

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK RI, Dian Patria. (Istimewa).

MABA-pm.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pelaku usaha, Minggu (30/10/2022).

Pada pertemuan itu satu pelaku usaha tidak hadir, yakni PT Sambaki Tambang Sentosa (STS).

Sesuai data yang diterima KPK menyebutkan, saat ini PT STS masih miliki tunggakan pajak ke Pemkab Haltim senilai Rp 2 miliar, dan menjadi temuan BPK.

"Untuk itu KPK akan mendorong Pemkab Haltim untuk melakukan akselerasi penagihan pajak tersebut," ungkap Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V, KPK, Dian Patria kepada wartawan usai pertemuan itu.

Dian menjelaskan pertemuan itu untuk mendorong kesepakatan kepatuhan pertambangan di Maluku Utara terutama Halmahera Timur, harus patuh terhadap regulasi.

Seperti pajak harus dibayarkan. Data-data kendaraan setiap perusahaan disampaikan ke pemerintah kabupaten dan provinsi. Selain itu, pajak air permukaan dan alat berat harus juga harus ditaati.

Sementara, terkait izin Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin), kata dia, perusahaan yang berporasi di Haltim harus mengurusi dokumen tersebut.

"Terkait Andalalin ini kita sudah sepakati," singkatnya.

Ia menambahkan, mengenai pajak makan minum PT Antam Tbk ke Pemkab Haltim sudah disepakati paling lambat 4 November 2022 harus selesaikan.

Komentar

Loading...