JAILOLO-PM.com, Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (ALAMMAT), Senin (30/12/2019) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung merah putih KPK. Kedatangan puluhan mahasiswa itu, mendesak kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk memeriksa Bupati Halmahera Barat Danny Missy, terkait dengan penyalaggunaan anggaran pada tahun 2018.

Koordinator aksi, Sahrir jamsin melalui siaran pers yang diterima wartawan poskomalut.com mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI dengan nomor : 14.A/LHB/XIX.TER/5/2019 Tgl 22 Mei 2018 dan laporan pemeriksaan kepatutan terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan Nomor 14.C/LBH/XIX.TER/2019 tanggal 22 Mei 2019, terdapat beberapa temuan yang tidak dapat di pertangung jawabkan yakni, Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 yang menyajikan saldo persediaan sebesar Rp. 7,8 milyar lebih.

“Dari hasil tersebut sesuai rekonseliasi sesuai nilai persediaan masing-masing OPD dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap persedian Dinas Kelautan dan Perikanan. Sementara, terkait penggunaan dana itu dilakukan langsung oleh bendahara dan penerimaan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebesar Rp. 51,5 juta, tetapi realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dari Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp. 500.000.000. tidak didasarkan pada ketentuan pembagian yang jelas.”tegasnya

Sahrir bilang, persoalan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya sebesar Rp. 753.574.279.00 dan tidak di dukung dengan Bukti yang memadai sebesar Rp.1.254.735.000.00, belum lagi belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa honorer senilai Rp.1.224.000.00 yang di mana tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Sehingga mereka menduga merugikan keuangan negara hingga puluhan juta.

“Ada juga kelemahan dalam pemberian hibah dan bantuan sosial (Bansos)
pada tahun 2018 sebesar Rp.13 miliar, yang tereaslisasi hanya sebesar Rp.10 miliar. Selain itu, untuk anggaran Bansos yang dianggarkan sebesar Rp.8,7 miliar, namun terealisasi hanya sebesar Rp.4 miliar. Sehingga kerugian Negara yang diperkirakan mencapai sebesar Rp.7,9 miliar.” paparnya

Dengan begitu, dia meminta komisi pemberantasan korupsi untuk segera
memeriksa Bupati Danny Missy karena di duga melakukan korupsi. Selain itu, kata dia, Bupati Danny juga melakukan korupsi pada anggaran intensif Pemerintah Desa kurang lebih 6 miliar.

“Untuk itu, kami meminta KPK periksa Bupati Halbar Danny Missy, Kadis Perikanan Agustinus Maholle, Kadis Kesehatan Rosfintje Kalengit, atas dugaan korupsi anggaran sebesar Rp.10 miliar, jika tidak dilakukan, maka alangka baiknya Ketua KPK Firli Bahuri Mundur dari saja dari jabatanya.”tandasnya. (Lan/red)