Maluku Utara Kunci Enam Tiket PON 2024

Ketua Umum KONI Malut, Hi. Djasman Abubakar.

TERNATE-pm.com, Maluku Utara berhasil mengunci Enam tiket Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024.

Enam tiket itu dipersembahkan Cabang Olahraga (Cabor) Sepatu Roda, Petangkue, Bermotor, Tinju, Bulutangkis, Bersepeda, melalui Prakualifikasi PON 2023.

Tesisa Delapan Cabor yakni Sepak Bola, Futsal, Taikwondo, Wushu, Pencak Silat, E-Sport, Muaythai yang belum mengikuti Prakualifikasi sampai Desembar 2023.

“Tinju loloskan Tiga atlet, Bersepada dan Petangkue masing-masing Dua atlet, Bulutangkis beregu putri Lima atlet, Bermotor Satu atlet dan Sepatu Roda Satu atlet,” ungkap Ketua Umum KONI Malut, Djasman Abubakar saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/9/2023).

Djasman berharap Maluku Utara dapat meloloskan 12 Cabor sesua target untuk keikutsertaan PON Aceh-Sumatera Utara.

Terkait pembiayaan, lanjut mantan Ketua Pertina Malut itu, setelah keberangkatan 16 Cabor yang mengikuti Pra PON, tidak lagi tersedia anggaran untuk melapas Delapan cabang olahraga tersisa.

“Tentu kami mengusulkan dana tambahan di APBD Perubahan untuk mengakomodasi Delapan Cabor yang belum mengikuti Pra PON,” tuturnya.

Djasman menyatakan, total anggaran untuk Pra PON sesaui RKA KONI Malut Rp1,7 miliar yang tersedia. Sementara kebutuhan untuk keikutsertaan babak kualifikasi PON Rp2,6 miliar.

“Torang masih kurang lebih Rp1 miliar untuk kegiataan keikutsertaan,” bebernya.

Ia menambahkan, untuk Treaning Center (TC), masing-masing Cabor melaksanakan secara mandiri, karena anggarannya tidak tersedia dalam APBD. Meski begitu, KONI tetap berharap pada usulan APBD Perubahan anggarannya tersedia.

“Anggaran kita hanya tersedia untuk Pra PON itu pun tidak cukup, apalagi membiayai TC. Untuk itu sesuai kesepakatan dengan Cabor-cabor, TC dilakukan secara mandiri, nanti kalau tersedia anggaran di ABPD Perubahan baru kita usulkan untuk diganti dananya,” tandas Djasman.

Mantan Sekretaris KONI Malut menerangkan, agar bisa menjadi peserta PON, tahapan wajib yang dilalui adalah prakualifikasi.

“Jangan sampai Maluku Utara tidak mengikuti PON di Aceh, karena tekendala anggaran. PON adalah agenda nasional dan menjadi salah satu pembuktian bahwa pembinaan olahraga daerah (Malut) itu ada. Jadi, kalau kita tidak ikut PON, maka kita melanggar UU nomor 11 tentang Keolaragaan, karena tugas pembinaan olahraga itu ada di daerah,” bebernya.

Dirinya kembali berharap ada perhatian penuh pemerintah dan DPRD dari segi penganggaran untuk mengikuti Pra PON. Terutama pada APBD Perubahan, KONI Maluku Utara bisa diperhatikan untuk mendapatkan alokasi anggaran.

Komentar

Loading...