Mulkan Desak Pemkab Morotai Pertanggungjawabkan DD Rp 50 Juta

Mulkan Hi Sudin

MOROTAI-PM.com, Sudah hampir sebulan Pemerintah Desa (Pemdes) se Kabupaten Pulau Morotai telah mentransfer Dana Desa (DD) ke pemerintah Kabupaten (Pemkab) senilai Rp 50 juta melalui tim Satgas Covid 19. 

Hanya saja, uang yang ditransfer ke kabupaten perdesa Rp 50 juta itu belum ada transparansinya. Akibatnya, publik Morotai menduga ada permainan di balik anggaran desa tersebut."Iiiiii ni kan akal-akalan pemda agar bisa mengambil keuntungan lewat dana desa. Ini sesuai hasil analisis kami bahwa kita bisa lihat  sejauh ini tidak ada kejelasan dari tim covid soal anggaran minimal ada kejelasan anggaran dari desa ke satgas harus disampaikan ke desa bahwa perincian dana Rp 50 juta per desa ini digunakan untuk apa.

Jangan memanfaatkan mereka yang nantinya mempersulit saat pertangungjawaban. Ini kalau tidak dijelasakn bisa jadi ini korupsi,"cetus Mulkan Hi Sudin, salah satu pemerhati pemerintahan Morotai dalam rilisnya kemarin.

Ia mengaku masih terdapat hal urgen yang juga dipikirkan oleh Pemda Morotai. Misalnya pilkades yang sudah beberapa bulan ini ditunda dengan jadwal yang belum jelas pula.

"Masa berakhir kades ini rata-rata tahun 2019 lalu, selanjutnya ada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tersendat karena persoalan menunggu kepala desa devinitif. Sebab, RPJMDes itu didalamnya harus termuat visi dan misi kepala desa devenitif ini penting karena kiblat pembangunan desa ada di situ,"terangnya.

Dia menambahkan, sampai sejauh ini  di Morotai tidak ada masalah yang dianggap urgen di luar dari wabah virus corona. Olehnya itu, pihaknya memperhatikan beberapa masalah itu sehingga mendesak DPMD agar pasca virus corona secepatnya diadakan pilkades serentak.

"Kenapa dipercepat sebab kami menduga serta sesuai hasil analisis kami bahwa banyak desa yang diintervensi oleh pemerintah daerah kepada caretaker. Olehnya itu secepatnya diadakan pemilihan  kepala desa yang devinitif dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa," tutupnya.(Ota/red)

Komentar

Loading...