poskomalut.com
baner header

Panitia Milad KMP Kecewa Tak Hadirnya Ketua DPRD Kota Ternate

TERNATE-PM.com Komunitas Merah Putih menggelar Dialog Publik hari pahlawan, dalam rangka merayakan Milad ke 9, dengan tema ‘Mengkonstruksi Semangat Pahlawan Spirit Perjuangan Era Baru’, yang berlangsung di cafe Djarot Kelurahan Stadion Kota Ternate, Minggu (10/11/2019).

Narasumber yang hadir dalam dialog tersebut yakni dari perwakilan akademisi Rivai Umar, Kolonial Mahfud Gozali Dandim 1501 Kota Ternate, Polda Malut M.Nasihin dan advokat Solikin Teki.

Katua panitia milad KMP Marlin Hadilia menyampaikan kekecewaan atas ketidak hadiran narasumber Ketua DPRD maupun yang mewakili, sehingga pemuatan dialog tidak efektif terkait dinamika sekarang terjadi.” Narasumber tersebut akan mengupas materi prepektif kebijakan pemerintah terhadap RAPBD yang berpihak pada masyarakat. Namun sayangnya tak hadir,”kata Marlin selesai dialog publik, kemarin

Senada, salah satu narasumber dari advokat Sidiki Teki SH menyatakan, berdasarkan materi narasumber dari DPRD pihaknya akan tahu pola interaksi kepentingan antara eksekutif dan legislatif pada pembahasan anggaran, yang sangat sarat dengan kepentingan politik maupun ekonomi. Sehingga mengakibatkan pada penggunaan kekuatan kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruh keputusan politik anggaran yang akan diputuskan.
“Ini sangat di sayangkan ketidak hadiran pemateri ini, sehingga kita tidak ada pencerahan atas pentas Paripurna kemari itu,”sesalnya.

Lanjutnya, proses penjaringan aspirasi baik yang dilakukan oleh pemerintah Kota/Kabupaten melalui musrembang maupun forum reses yang dilakukan oleh legislatif (DPRD) tidak pernah menemukan titik temu kepentingan pada proses pembahasan RAPBD. Namun dirinya menilai bahwa pembahasan RAPBD hanya dijadikan ajang traksaksional/traksaksi berbagai macam kepentingan politik selama ini, apalagi pembahasan RAPBD tahun 2020 yang sudah mendekati perhelatan Pilkada serentak.

Sehingga penyusunan anggaran tidak sebanding dengan hasil yang di dapat masyarakat. Di sisi lain bahwa antara eksekutif dan legislatif mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama pada penjaringan aspirasi rakyat. “Namun banyak sekali kepentingan DPRD dalam memperjuangan kebutuhan dasar masyatakat tidak pernah di akomodir,”pungkasnya. (cr02/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: