MOROTAI-PM.com, Aparat Sipil Negara (ASN) yang bertugas di seluruh SKPD, mulai dari pejabat semisal  sekretaris, kabid, kasi, hingga honorer tidak lagi fokus bertugas di kantor. Mereka lebih banyak membagi bagi sembako mulai dari sembako tahap pertama, tahap kedua saat memasuki bulan ramadhan dan tahap tiga memasuki lebaran idul fitri, termasuk pembagian paket lebaran.

Tidak hanya membagikan sembako dan paket lebaran, para pejabat maupun pegawai lainnya juga mengangkut bahan sembako ke mobil dan kapal untuk dibagikan kepada desa-desa yang jauh dari pusat kota. Bahkan, ASN seperti para pekerja buruh ramai diperbincangkan di media sosial. Akibat dari kerja- kerja yang tidak sesuai itu membuat Basri Rahaguna, salah satu anggota DPRD Morotai angkat bicara.

Basri, yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD itu menilai kebijakan melibatkan ASN untuk membagikan sembako sangat tidak tepat. Seharusnya kata dia, tugas ASN itu hanya mengontrol pembagian sembako."Dengan situasi covid-19 selama ini saya lihat pembagian sembako berupa beras dengan ton kenapa harus ASN yang jadi buru bagasi. Oleh karena itu saya minta pemda agar hentikan.  ASN jangan lagi pikul beras atau sembako," tegas Basri, kepada wartawan, Selasa 19 Mei.

Seharusnya kata dia, kebijakan pemda justru lebih tepat jika diberikan kepada buruh bagasi yang pendapatannya menurun saat wabah virus corona."Pemda harus memberikan ruang atau pekerjaan kepada buru bagasi yang saat ini mata pencaharian mereka terputus karena wabah corona. Karena anggaran yang digeser begitu besar. “Kasihan mereka (buruh),"pungkasnya.(ota/red)