Pemda Haltim Diminta Selesaikan Sengketa Tapal Batas Desa yang Masuk Ekspansi PT IWIP

Foto unjuk rasa.

MABA-pm.com, Front Masyarakat Adat Peduli Pendidikan Wasile Selatan mengelar unjuk rasa meblokade jalan lintas Halmahera. Aksi itu terkait permasalahan tanah bangunan sekolah Desa Saolat dan tapal batas hutan antar desa yang masih bermasalah sampai saat ini yang dianggap tidak diperhatikan Pemerintah Daerah Halmahera Timur (Haltim).

Koordinator aksi, Koyanus Loto mengatakan permasalahan sengketa tanah bangunan sekolah dan tapal batas antar Desa Saolat dan Desa Minamen, Kecamatan Wasile Selatan tidak bisa diselesaikan mulai dari pemerintah desa, kecamatan sampai Pemda Haltim.

"Jadi persoalan tanah yang dibangun sekolah SD Inpres Saolat masih bermasalah dengan beberapa versi isu kepemilikan tanah, sehingga harus dilakukan pembebasan lahan. Hal ini menyebabkan ativitas proses belajar-mengajar sering terhenti, bahkan tidak ada proses belajar mengajar selama dua bulan," katanya.

"Jika ditinjau kembali persoalan tersebut sudah cukup lama upaya pemerintah desa dan BPD membangun komunikasi dengan Pemerintah Daerah terkait persoalan tersebut," turunnya.

Saat ini, kata dia, terkait dengan persoalan kepemilikan tanah SD Inpres Saolat, sudah dilakukan kesepakatan antara dinas pendidikan, pihak sekolah serta pemilik tanah untuk diselesaikan dalam waktu dekat.

"Tadi dalam aksi tersebut kami sudah lakukan kesepakatan bersama dengan Dinas Pendidikan Haltim untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah bangunan sekolah SD Inpres Saolat," ujaranya.

Kemudia persoalan mendasar berikutnya, kata dia, tapal batas hutan antar desa yang masih bermasalah yakni, perbatasan Desa Saolat- Minamen dengan desa tetangga yang wajib diselesaikan.

"Jangan sampai hal itu menimbulkan konflik sosial akibat ada permainan dari pihak ketiga yang merugikan tali persaudaraan yang sudah cukup lama dibina. Kemudian juga pihak menagemen PT IWIP wajib memberikan penjelasan terkait kegiatan penambangan di wilayah Wasile Selatan dengan meniadakan serta menginjak hak-hak masyarakat adat dua desa. Bahkan, desa tetangga lainnya yang ada di wilayah Wasile Selatan," tandasnya.

Ia menyatakan, PT IWIP telah melakukan ekspansi yang telah masuk ke wilayah Wasile Selatan yakni di Desa Saolat dan Desa Minamen, sehingga dalam waktu dua hari ke depan pihak perusahaan harus bertemu dengan masyarakat di desa tersebut.

"Dua hari ke depan apabila tidak ada sikap dari PT IWP untuk berhadapan langsung dengan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan wilayah tersebut, maka akan ada aksi-aksi selanjutnya yang tidak bisa dibendung," tegasnya.

Front Masyarakat Adat Peduli Pendidikan Wasile Selatan juga menuntut, Bupati Halmahera Timur wajib menyelesaikan persoalan tersebut.

Masa aksi juga meminta Pemda Haltim segerah membentuk tim khusus dengan melibatkan perwakilan dua desa bersama pihak keamanan terkait untuk menertibkan batas hutan.

"Dan, PT IWIP stop melakukan pembebasan lahan atau pemberian taliasi di atas tanah yang statusnya belum jelas, dengan tidak mengacu pada wilayah desa masing-masing.

Sementara, Camat Wasile selatan Zainudin Assor saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan, dirinya sudah menerima surat tuntutan masa aksi, namun hingga saat ini belum mengetahui pasti kejelasan aksi tersebut karena sedang berada di luar derah.

"Saat ini saya masih menunggu informasi selanjutnya dari staf terkait dengan aksi tersebut menyangkut pemalangan sekolah Desa Saolat dan masalah batas wilayah antara desa," singkatnya.

Komentar

Loading...