MABA-pm.com, Rencana pertemuan dengan Kementrian di Jakarta oleh pemerintah daerah Halmahera Timur (Haltim) bersama Aliansi Masrakat Peduli Wato-Wato terkait dengan hadirnya PT Priven nampaknya belum ada titik terang.

Pemerintah daerah tidak bisa memastikan keberangkatan Aliansi Masyarakat peduli Wato-Wato sesuai dengan kesepakatan pada RDP bersama di kantor Bupati Haltim beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Haltim, Harjon Gafur dikonfirmasi mengatakan, pemda akan mengakomodir sesuai tuntutan Aliansi Masyarakat peduli Wato-Wato terkait penutupan PT Priven.

Selanjutnya kata dia, hanya akan dalam batasan menginformasikan lebih lanjut ke pemerintah provinsi serta kementerian terkait.

"Pemerintah akan menindak lanjuti apa yang disampaikan Aliansi Masyarakat Peduli Wato-Wato, terhadap kementerian terkait di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat delapan desa di Kecamatan Maba terkait kehadiran PT Priven Lestari di Buli," ujarnya.

Dikatakanya, segala bentuk dokumen sudah terima terkait dengan penolakan Pengoprasian PT Priven. untuk merespon hal itu kata dia, pemerintah daerah akan memohon pada pemerintah pusat agar menelaah kembali terkait pengoperasian PT Priven.

"Yang pasti pemerintah daerah akan meneruskan dokumen poin-poin penting ke kementerian terkait untuk dibahas baik dikirim langsung atau bertemu dengan kementerian untuk dibahas bersama-sama," tandasnya

Ditanya terkait keberangkatan Pemda Haltim bersama Aliansi Masyarakat Peduli Wato-Wato, dirinya mengatakan, tuntutannya hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka ke Kementerian ESDM dan Komisi VII DPRD RI.

“Pemerintah tidak bisa melarang mereka. Silahkan mereka bertemu dengan kementerian terkait. Pada rapat kemarin itu adanya wacana pertemuan dengan kementerian terkait, sehingga kami mempersilahkan Aliansi untuk lakukan pertemuan," pungkasnya.