Pemda Haltim Mutasi 220 Pegawai, Kabag Humas; Bukan Dendam Politik

Ilustrasi mutasi.

MABA-PM.com, Pemerintah Daerah Halmahera Timur (Haltim) kembali melakukan mutasi Aparatur Sipil Negera (ASN) antar unit kerja.

Dalam SK nomor: 824/10/2022, tentang mutasi ASN antar unit kerja di lingkup Kabupaten Haltim tertanggal 24 Maret itu, sebanyak 220 pegawai yang dimutasi.

Buntut dari dikeluarkan SK tersebut memicu reaksi publik. Keputusan mutasi yang dilakukan Bupati Haltim, Ubaid Yakub dinilai ada terindikasi dendam politik. Ini disampaikan Halek Lastori menyingung politik balas dendam yang diterapkan Pemda Haltim.

"Suami Iko nomor 2, istri Iko nomor 1 dan 3, Istri Iko nomor 2, suami Iko Nomor 1 dan 3, tetap dimutasi dan dapa non job, konsolidasi di masing-masing punya tempat tugas baru, bangun kekuatan menuju 2024," ujar Halek, Rabu (30/03/2022).

Halek juga menyinggung kekuasaan bupati dan wakil bupati saat ini hanya melakukan pemecatan honorer serta mutasi dan roling jabatan. Sedangkan 22 program visi misi berjalan di tempat.

"Kesuksesan Bupati dan Wakil Bupati Haltim adalah pecat honorer, roling dan mutasi ASN, yang kalah Pilkades dilantik, sementara 22 program unggulan dalam visi misi tidak ada yang jalan," tegas dia.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Pimpinan, Yusuf Thalib mengatakan, bahwa tudingan sejumlah pihak terkait aroma balas dendam politik dalam kegiatan roling itu tidak berdasar. Pasalnya, roling yang dilakukan bupati tersebut merupakan langkah untuk mengisi kekosongan sejumlah posisi di unit kerja sebagaimana kebutuhan yang ada.

"Dan itu adalah hal yang lumrah terjadi dalam setiap pemerintahan, jadi tidak ada dendam politik dan sebagainya," tepis Yusuf.

Kata dia, sebagaimana arahan bupati setelah dilantik tahun lalu, dirinya telah membuat penegasan bahwa tidak ada lagi nomor 1 nomor 2 ataupun nomor 3 dalam berpemerintahan, sehingga diharapkan agar isu politik tidak lagi dimainkan dalam setiap kebijakan pemerintah.

"Bupati sudah sampaikan berulang kali, bahwa tidak ada lagi politik 01, 02 dan 03, yang ada adalah pemerintah Halmahera Timur. Dan, pak bupati juga sudah melakukan silahturahmi dengan lawan lawan politiknya, untuk itu di jajaran bawah agar tidak memainkan isu isu politik lagi, apalagi berkaitan dengan roling, karena itu lumrah terjadi," pinta dia.

"Total yang masuk dalam SK roling itu sebanyak 220 orang, dengan komposisi guru dan kesehatan serta jabatan struktural lainnya," tukas Yusuf.

Sementara itu, sebagaimana data yang dikantongi, SK tertanggal 24 Maret 2022 itu, menyasar sejumlah posisi diantaranya tenaga guru sebanyak 128, tenaga kesehatan 40 serta jabatan struktural 52 orang.

Komentar

Loading...