Haltim Tertinggi Kedua Kasus Stunting di Malut, Tersebar di 98 Desa

Ilustrasi.

MABA-pm.com, Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Timur (Haltim) sejuah ini belum menunjukkan keseriusanya untuk menangani masalah stunting.

Pasalnya, Haltim masih berada di peringkat ke dua kasus stunting di Maluku Utara pada 2023.

Ini terlihat pada data kasus stunting yang dirilis Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku Utara (Malut), Andi Sukarwati. Pada semester kedua tahun ini, Haltim masih mengoleksi jumlah stunting tertinggi kedua atau sebanyak 1,077 kasus dari jumlah 5,163 bayi yang diukur.

Sementara, data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Halmahera Timur, terdapat kasus stunting sebanyak 1,026 orang yang tersebar di 98 desa dari total 102 desa di Haltim.

Hanya empat desa di Haltim yang tidak memiliki kasus stunting. Hal ini juga terdapat perbedaan data stunting provinsi dan kabupaten.

Kepala Dinas Kesehatan Haltim, Abdullah Yakub dikonfirmasi wartawan enggan berkomentar dengan alasan sudah dibentuk tim khusus oleh Bupati Haltim, Ubaid Yakub.

"Kalau mengenai penanganan masalah stunting itu harus tanya Wakil Bupati, Anjas Taher selaku ketua tim, dan terkait data jumlah kasus stunting di Haltim saya tahu pasti," katanya.

Terpisah, Wakil Bupati Anjas Taher hanya sekedar menyebutkan, jumlah kasus stunting di Haltim sudah turun drastis dari data Dinas Kesehatan Provinsi Malut pada tahun sebelumnya.

"Jadi selain kasus stunting angka kemiskinan juga turun, sehingga kita Pemkab Haltim dihargai dengan dana DID," katanya.

Sekedar diketahui selama dua tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Haltim, Ubaid Yakub-Anjas Taher sama sekali tidak mengalokasikan anggaran untuk penganganan stunting. Pemda justru mengemis dana di perusahaan tambang PT Antam Grop dengan mangajukan proposal untuk permintaan anggaran penanganan stunting.

Komentar

Loading...