poskomalut.com
baner header

Pemkot Tidore Gelar Rapat Tindaklanjut Evaluasi Sakip

TIDORE-PM.com, Sebagai tindak lanjut dari pertemuan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi secara virtual beberapa hari lalu,  Pemkot Tidore Kepulauan melalui Bagian Organisasi menggelar Rapat tindak lanjut evalusi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Kota Tidore Kepulauan.

Rapat yang dipimpin oleh Asisten Sekda Bidang Adminsitrasi Hj. Kartini Elake dan didampingi oleh Kepala Bagian Organisasi Muhammad Syarif di Ruang Rapat Sekda, Selasa (15/9) dihadiri oleh Kepala Bapelitbang, Inspektur, Sekretaris  Keuangan dan beberapa Admin SAKIP dari tiap-tiap OPD.

Asisten Sekda Bidang Administrasi, Hj. Kartini Elake mengatakan bahwa sudah saatnya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menaikkan nilai SAKIP untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif dan efisien yang menjadi tolak ukur peningkatan kinerja pemerintah daerah, maka untuk mendukung hal tersebut saling support dan saling bersinergi antar Organisasi Perangkat daerah menjadi hal yang mutlak untuk mengoptimalkan dan menyelaraskan RPJMD Kota Tidore Kepuluanm.

“Evaluasi SAKIP ini penting, agar kita semua dapat mengukur dimana indikator yang belum terpenuhi agar dipenuhi, namun perlu support dan sinergi yang sama antar Organiasasi Perangkat Daerah agar tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah lebih optimal,” kata Hj Kartini.

Sementara itu Kepala Bagian Organisasi, Muhammad Syarif mengatakan bahwa salah satu indikator Kinerja Utama (IKU) pemda dalam RPJMD Kota Tidore Kepulauan adalah nilai akuntabilitas kinerja. Dimana Aspek Perencanaan merupakan komponen penting dengan bobot nilai tertinggi dalam Sakip, diperlukan penyempurnaan Indikator Kinerja dalam dokumen RPJMD maupun Renstra OPD yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah.

Seluruh dokumen Sakip merupakan suatu kesatuan dari manajemen birokrasi pemerintah, yang mempengaruhi program pembangunan agar lebih terarah, terukur, tepat sasaran, dan tepat guna juga sebagai informasi yang akurat bagi Pimpinan dalam menentukkan arah kebijakan kedepan.

“Melalui Sakip, proses pembangunan lebih terkontrol, juga dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah serta meningkatkan kepercayaan publik,” tegas Muhammad Syarif.(mdm/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: