PILKADA Untuk RAKYAT: Sebuah Tinjaun Kritis Kontestan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020

Noercholish Rustam (Pengurus Pemuda Pancasila Kota Ternate)

Oleh: Noercholish Rustam

(Pengurus Pemuda Pancasila Kota Ternate)

Dinamika
politik pada 8 Kabupaten/Kota di Maluku
Utara akan mencapai puncaknya pada 23
September 2020. Tapi jauh sebelumnya masyarakat sudah
disuguhi drama kolosial yang dibingkai secara halus berupa issu dan wacana, bahkan ada
gerakan-gerakan yang secara tidak langsung dapat memicu perang urat saraf sesama
pendukung bakal  calon. Tingkat elektabilitas setiap tokoh
sampai pada partai menjadi taruhan untuk menduduki kursi orang nomor 1 pada Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung di
8 Kabupaten/Kota di Maluku Utara. Tak heran jika ada
kelompok ataupun faksi-faksi penentang yang bermunculan untuk meneriakam
aspirasi atas nama rakyat, dengan dasar bahwa ada kepentingan-kepentingan
terselubung yang diselipkan oleh setiap bakal calon dalam bertarung di Pilkada kali ini. Penguatan
dasar tersebut diantaranya adalah kasus korupsi, keterbatasan SDM dan berbagai masalah
lainnya yang kemudian dijadikan senjata untuk melawan “kedzoliman”.

Sejatinya
agenda Pemilihan Kepala Daerah kedepan ini
tidak bisa lepas dari upaya penguatan, partisipasi dan kemandirian rakyat lewat
proses-proses yang demokratis. Catatan ini penting mengingat karakter dan
kemampuan berdemokrasi rakyat masih sangat lemah, sementara secara faktual, rakyat sebenarnya hidup di ruang yang sangat terbuka. Persoalan
mendasar adalah rakyat hidup di tengah demokratisasi yang mulai terbuka lebar
pasca lengsernya rezim Orde Baru yang kemudian diiringi oleh kebebasan
partisipasi yang luar biasa, akan tetapi belum diiringi oleh kematangan mental
dan sikap dalam berdemokrasi. Kebebasan berpolitik, tidak ditopang oleh
rasionalitas, daya kritis, dan kemandirian berpikir dan bersikap.

Hal
ini sendiri dapat memicu resistensi sesama pendukung ataupun loyalis dari bakal
calon, tak bisa dipungkuri ketika memori
Pilgub tahun 2018 kemarin
masih membekas di masyarakat. Konsepsi tentang Pilkada yang aman, damai, dan bersih perlu
diaplikasikan secara saksama, dan masyarakat akan merasa bahwa suara mereka
menjadi terwakilkan dengan adanya keterbukaan dari setiap aktor di Pilkada nanti. Harapan supaya
pemilihan Kepala Daerah serentak 2020
ini menjadi suatu momentum politik dalam menggerakan pembangunan di 8 Kabupaten/Kota kedepan
yang lebih baik adalah tujuan mutlak dan sebagai suatu keharusan bagi elite
politik dalam mensejahterkan rakyat.

Dan melalui
momentum ini, masyarakat diharapkan mampu berpikir bijak dalam menentukan siapa
pemimpin terbaik untuk lima tahun kedepan, yang mampu mengakomudir seluruh
seluruh kepentingan rakyat. Selanjutnya tanyakan kepada mereka tentang
prestasi, reputasi, dedikasi serta kapasitas demi kesejahteraan, keadilan dan
kedamaian bagi masyarakat Maluku Utara secara
totalitas sebagai pihak yang mendaulat mereka untuk memimpin,
tinggalkan identitas kesukuan yang melekat pada diri mereka karena kesadaran etnis
yang kita miliki adalah sosio-nasionalisme,
kekuatan rakyat untuk memilih siapa pun yang memiliki “profesionalisme“ kepemimpinan. Maka kita akan memilih dengan
cerdas untuk Daerah ini .

Sudah saatnya kesejahteraan itu hadir, bukan lagi sebatas wacana yang didengungkan, dan bukan lagi sebatas konsep. Sambut perubahan itu dengan sebuah kemenangan yang ditentukan oleh rakyat, bukan oleh siapa-siapa. (*)

Komentar

Loading...