MOROTAI-PM.com, Baru seminggu lebih menjabat sebagai PJ Bupati Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali didemo sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Pulau Morotai, Senin (6/6/2022).
Umar didemo terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana insentif Covid-19 tahun 2021 bernilai puluhan miliar dan hutang proyek pembangunan RTLH.
Para pendemo di bawah koordinator Fitra Piga itu membawa spanduk bertuliskan “Kami Butuh KPK di Morotai” itu berorasi di depan kantor bupati meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk hadir di Kabupaten Pulau Morotai. Pasalnya, menurut mereka di masa kepemimpinan Bupati Morotai Benny Laos, terdapat banyak masalah.
“Dana insentif Covid-19 di masa kepemimpinan bupati definitif Benny Laos dan wakil Asrun Padoma cukup menyisakan sejuta masalah di Kabupaten Pulau Morotai,” beber Fitra dalam orasinya.
Fitra mengungkapkan dana Covid 19 diduga kuat bermasalah karena terdapat tunjangan tenaga kesehatan yang belum dipublikasikan.
“Dana Covid-19 tahun 2021 sebesar 29 miliar, yang kemudian perinciannya termasuk insentif tenaga medis dengan pagu anggaran 3,4 miliar sampai hari ini tidak ada realisasi atau bukti terhadap 100 sekian tenaga kesehatan Morotai,” ungkapnya.
Dirinya meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Keuangan segera bertanggungjawab atas penggunaan anggaran tersebut.
“Anehnya, Ibu Suriyani Antarani sudah telah memberikan rekomendasi atau laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan atau ke pemerintah pusat, tetapi ternyata sampai hari ini bukti empiris di lapangan bahwa anggaran tersebut diduga telah dilakukan penggelapan oleh dua instansi yang ada di Pulau Morotai. Sampai saat ini dana insentif tenaga kesehatan Covid-19 sebesar 3,4 miliar tidak sama sekali diterima oleh tenaga kesehatan,” bebernya.
Fitra menyatakan, kepada beberapa instansi-instansi di Morotai, terkait dengan insentif tenaga medis secara jelas berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tidak boleh diutak atik.
Dirinya meminta kepada DPRD Morotai membentuk Tim Pansus untuk menelusuri aliran dana Covid-19 dan anggaran RTLH di Perkim.
“Kami minta DPRD segera investigasi masalah ini, dan kami juga minta KPK untuk usut tuntas masalah ini,” pintanya denga tegas.
Tinggalkan Balasan