Politik dalam Instrumen Kekuasaan

 Oleh: SUDARMAN M.N. TINAMBA 
  (CAMERAD SAMURAI)  

Apa yang ditulis oleh Dede Mulyanto (2011:129) dalam
politik pengetahuan bahwa

“semua tatanan sosial masyarakat berkelas
berlandaskan pada penindasan dan penghisapan. Supaya landasan ini tetap utuh,
orang dibuat ‘sadar’ untuk tidak menyadari landasan masyarakat tersebut bila
kelas berkuasa hendak melanggengkannya”.

Melihat belakangan konflik politik yang berlatar
belakang perebutan kekuasaan dan

sumber daya manusia sudah sejak dahulu mewarnai
sejarah peradaban. Faktanya, kita sudah menyaksikan atau mendengar betapa
konflik politik telah memicu institusi reformasi pada tahun 1999-2000, khusus
di Maluku Utara. Dan konflik itu berakhir dengan kemenangan para elite politik
yang kian kuat cengkraman kekuasaan hadir sebagai pewaris proyeksi politik colonial
devide et impera (politik pecah belah) telah membawa isu sara yang kian kuat
dipakai.

Memahami bahasa politik yang sering didiskusi bahwa
politik itu ‘seni’ bukan seni

Menipu, tetapi seni dalam memahami citra sosial.
Sejatinya para elite mampu menyikapi politik yang akan membawa visi dan misi
rakyat. Namun, kebebasan dalam berpolitik tanpa memfilterkan realitas sosial
dengan akal sehat akan mendoktinkan lapisan masyarakat memahami politik itu tak
lain adalah konflik demokrasi yang pada ujungnya finansial cenderung sebagai
jaminan dalam jual beli suara yang sudah membudayakan.

Ingatan sejarah konflik politik secara vertikal
diatas bahwa pertarungan elite politik

pragmatis dalam kekuasaan parpol memainkan strategi
dengan kehendak untuk mencapai sebuah kekuasaan pemerintahan. Mulai dari
pemerintahan secara luas maupun pemerintahan secara sempit. Ironisnya, membuat
masyarakat kolaps dalam nuansa politik yang kemudian itu memicu kekuatan modal
yang mengendalikan cara berfikir. Selain modal, wacana para aktor politik dari satu
kelompok dan kelompok lainnya saling kontradiksi.

Ruang Kuasa Para Elite

Hoogewerf dalam bukunya sosiologi dan politik yang
ditulis oleh Philipus dan Nurul Aini (2004;90), mendefinisikan politik sebagai
pertarungan kekuasaan. Seperti hal biasa yang mengharuskan dalam ruang
demokrasi. Selabaran baliho bertebaran disudut kota dan kabupaten yang kemudian
muncul elite politik berwajah baru maupun wajah lama yang tidak asing lagi di mata
masyarakat. Hadir dengan gaya bahasa yang laris di tiap-

tiap baliho yang berbeda. Memperkenalkan diri yang
searah menyambut pesta demokrasi

Pemilihan kepala daerah (pilkada) berjalan pada
tahun 2020 yang tinggal menunggu hitungan bulan.  Kerapkali kebiasaan yang dipakai yakni,
politik uang (money politicial) yang sudah menjadi budaya. Sejalan tingkat
apatisme pemuda dalam berpolitik pragmatis, keterlibatan aparatur sipil negeri
(ASN) dalam politik, maupun nuansa politik yang paling tegang ketika strategi
yang dimainkan dengan isu-isu provokator dalam media sosial. Saling mengklaim kepentingan
antara kelompok satu dengan lainnya maka, praktek politik ini terlihat seperti momok
yang menakutkan.

Koresnpondensi demokrasi masi terus berjalan lantas,
uang dan basis suara menjadi  donatur
dalam kesepakatan politik. Mentanda tangani surat pernyataan materai 6000
sebagai kontrak tawar menawar proyek pembangunan yang dipakai antara elit
politik dan pengusaha besar. Begitupun inisiatif tim sukses, birokrasi
pemerintah, politisi, dan parpol, menjadi kekuatan untuk mendapatkan kemenangan
demokrasi. Acuan realitas politik berjalan benar-benar memengaruhi rakyat kelas
bawa sebagai basis suara dan politik dijadikan instrument kekuasaan hingga
rakyat diajak tertib pada negara.

Memaknai perubahan kekuasaan ketika geriap aktor
politik kita tetap yang sama, praktek institusi yang korup yang memang cenderung
tinggal menunggu waktu saja untuk terseret ke dalam jurang kemiskinan sehingga melahirkan
kekuasaan yang salah arah dan salah kapra dalam memotori kebijakan. Memahami institusi
politik ektraktif sangat berbeda dengan institusi politik inklusif seperti yang
dipakai oleh megara maju. Sederhana ini yang bagi elit politik harus meletakan
gelombang institusi politik sehingga kekuasaan bisa dimengerti oleh rakyat.

Institusi politik mengikat dengan kebijakan yang
akan dijalankan oleh penguasa dalam

membuka keran peradaban sosial. Melihat jika
pendapatan daerah dilihat dari kekayaan alam, secara hukum mentandatangani Ijin
Usaha Pertambangan (IUP), mengahdirkan perusahan sawit, PT. Ilegal Loging (Kayu
Bulat) maupun Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), yang bekerja sama dengan kaum
modal secara intens akan membuka ruang kapitalis sebagai proses reproduksi ekonomi.
Tanpa meluruskan kebijakan secara regulasi maka, perampasan ruang ekonomi mulai
merusak tatanan sosial dan geografis. Ketika lambat laun investasi yang sedang
membabat habis sumber daya lokal karena kerakusan investor asing tanpa
meninggalkan yang tersisa untuk kepemilikan generasi kedepan.

Sementara orientasi pemerintah hadir sebagai penarik pajak dan sumber pengelolaan kekuangan untuk kepentingan rumpun tanpa pemberdayaan rakyat secara kolektif. Jika tidak sadar negara dikendalikan oleh kekuatan modal bangsa asing dan pada akhirnya negara terputar-putar dengan hutang yang berkepanjangan. Politik dalam instrument kekuasaan penulis mencoba memahami secara inklusif yang memang dibangun pada dasarnya pertama, membuka kebebasan literasi politik pada rakyat untuk memahami bahwa politik itu seni yang sedari selama ini cenderung melihat tetek bengek elit  birokrasi dan kerakusan modal terus berjalan. Kedua, kebebasan politik yang diberikan kepada rakyat untuk memilih dan memakai akal sehat dalam melihat visi elit politik sebagai penyambung aspirasi rakyat ataupun bersaing secara kompetitif. Pasalnya, pemilahan masyarakat tani, nelayan, kaum buru, dan pengangguran agar menjadi prioritas kekuasaan untuk mengatur hak-hak kesejahteraan dari belenggu kemiskinan ekonomi. Kehadiran politik terhadap indikasi pemerintah itulah yang mempunyai kewenangan dan kemampuan meletakan etika praktis. Sebagaimana etika intelektual itu yang mengubah kebobrokan kekuasaan agar menjadi motor penggerak untuk meluruskan kebijakan ditengah fenomena sosial. Dengan kata lain, kekayaan alam yang berlimpah dan peningkatan sumber daya manusia terus berlangsung. Maka, kekuasaan pemerintah dan pihak swasta harus berjalan searah dalam sistem tanpa saling mendominasi yang dikontrol lembaga hukum secara ketat.[]

Komentar

Loading...