Taring Kajati Baru Diuji, FPAK Desak Panggil Kadis PUPR dan Karo Umum Pemprov Malut

Unjuk rasa FPAK di Kantor Kejati Malut.

SOFIFI-pm.com, Lembaga anti rasua Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dinilai lemah dalam menangani sejumlah kasus korupsi. Pasalnya, sejauh ini banyak laporan kasus korupsi mengendap di meja kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Hal itu disampaikan salah satu orator, Front Pemuda Anti Korupsi Maluku Utara (FPAK-Malut), Wahyudi M Djen saat unjuk di Kantor Kejati, Senin (13/2/2023).

Pada kesempatan itu, FPAK menantang Kepala Kejati baru, Budi Hartawan Panjdaitan yang belum sepekan bertugas di Maluku Utara untuk menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang sudah dilaporkan ke lembaga Adhiyaksa tersebut.

FPAK juga mendesak Kejati dan Polda Malut segera memanggilan dan periksa Kepala Dinas PUPR M, Saifuddin Djuba atas dugaan korupsi sejumlah proyek yang dititipkan di beberapa OPD pada saat menjabat kepala BPBJ.

"Saifuddin Juba selaku Kadis PUPR diduga kuat menggunakan hak dan kewenangannya melakukan korupsi di sejumlah proyek di saat masih menjabat sebagai kepala BPBJ," teriak Haikal Halid saat unjuk rasa di Ternate.

Tak hanya itu, FPAK-Malut juga mendesak Kejati dan Polda menulurusi dugaan konspirasi proyek pembangunan Masjid Raya Sofifi senilai Rp47,9 miliar yang menjadi temuan BPK 2022. Di mana dalam proyek tersebut diduga kuat melibatkan Kadis PUPR Sifuddin Djuba dan Pokja V BPBJ, Hasan Tarate.

Dugaan praktek rasua pun kembali dilakukan Saifuddina Djuba pada lelang proyek multiyears 2023, dengan dugaan ikut menangkan salah satu proyek fisik jalan dan jembatan ruas Gane Luar-Rangaranga senilai Rp30 miliar.

Kapala Kajati, Budi Hartawan juga didesak menginstruksikan pemanggilan kepada Ketua Pokja V dan Kadis PUPR atas konspirasi dalam rangka menangkan PT Albaraka Abdul Aziz pada proyek Multiyears 2023.

Selain itu, FPAK juga mendesak aparat penegak hukum memanggil Kepala Biro Umum Pemprov Malut, Jamaludin Wua yang diduga kuat terlibat dalam sejumlah proyek bermasalah. Selain memegang jabatan di lingkup Pemprov Malut, Jamaludin juga diduga berprofesi sebagai kontraktor. Hal ini semakin menguatkan indikasi keterlibatan atau interfensinya terhadap sejumlah proyek.

Masa aksi juga menyoroti paket DAK SMK 2021 bermasalah yang diduga melibatkan Sudarwan Iliyas. Pasalnya, yang bersangkutan diketahui menjabat sebagai PPK proyek DAK SMK.

Komentar

Loading...