poskomalut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Haltim, Ricky Chairul Richfat, mewakili Bupati Haltim, itu menjadi forum untuk merumuskan langkah konkret menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.
Ricky mengatakan, pengendalian inflasi tidak boleh hanya berfokus pada komoditas bawang, rica dan tomat (barito), tetapi harus mencakup seluruh kebutuhan pokok masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya persoalan Barito. Kita harus melihat kebutuhan masyarakat secara keseluruhan,” ujar Ricky, Kamis (8/9/2026).
Menurutnya, terdapat empat aspek utama yang harus diperkuat secara bersama-sama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif.
Keempat aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar, sekaligus mengantisipasi gejolak harga, terutama menjelang akhir tahun.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, mengungkapkan tekanan inflasi masih menjadi perhatian serius.
Hingga September 2026, inflasi Maluku Utara tercatat mencapai 5,72 persen, menempatkan provinsi tersebut pada posisi kedua tertinggi secara nasional.
“Harapannya pada triwulan terakhir ini kita dapat bersama-sama mengendalikan inflasi,” kata Handi.
Ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah, BI dan seluruh pemangku kepentingan untuk merespons tekanan harga melalui langkah strategis dan terukur.
Di Haltim sendiri, sejumlah komoditas masih menjadi perhatian TPID, karena berkontribusi terhadap tekanan harga.
Sekretaris TPID Haltim, Muchlis Husin, menyebut cabai rawit, cabai merah, bawang merah dan bawang putih sebagai komoditas yang perlu mendapat perhatian.
“Ini menjadi perhatian TPID untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah pengendalian melalui penguatan ketersediaan pasokan, distribusi serta koordinasi dengan para pelaku usaha dan pihak terkait,” tandas Muchlis.
Melalui HLM tersebut, Pemkab Haltim dan BI mendorong penguatan koordinasi agar pengendalian inflasi tidak berhenti pada rapat dan pemantauan, tetapi berlanjut pada langkah nyata menjaga pasokan, distribusi dan stabilitas harga di tingkat masyarakat.
Tinggalkan Balasan