MABA-pm.com, Wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Wasile, DPRD Halmahera Timur (Haltim) akan temui Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Akmal Malik dan Komisi II DPR RI.

DPRD Haltim akan berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPRD RI untuk memastikan wacana pemekaran DOB Kabupaten Wasile.

Ketua DPRD Haltim, Idrus E Maneke mengatakan, rencana rombongan ke Jakarta dijadwalkan dua minggu ke depan. Target keberangkatan bisa diubah apabilah bertabrakan dengan agenda reses 20 anggota DPRD.

“Upaya ke Jakarta untuk mendapatkan informasi lebih lanjut sekaligus menyampaikan ke Kemendagri dan Komisi II DPRD RI, bahwa rencana pemekaran Kabupaten Wasile bukan perjuangan baru. Tapi, perjuangan lama yang sudah disiapkan keseluruhan dokumenya, termasuk sudah mendapatkan Ampres dari Presiden SBY kala itu,” ujarnya, Jumat (9/5/2025).

Idrus mengatakan, meski pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menyebut bahwa DPR RI masih menunggu pemerintah pusat menyelesaikan dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), namun DPRD Haltim lebih tempo berkoordinasi untuk memastikan informasi yang akurat.

“Kalau torang (kami) Wasile kan di 2011 dan 2012 usulan seluruh administrasi berkaitan dengan itukan sudah selesai, bahkan profil pemekaran Wasile pun sudah selesai. Torang berharap kran pemekaran segera dibuka, kalau dibuka makan pemerintah ambil langkah dan DPRD akan membentuk pansus,” ucapnya.

Terpisah, Bupati Haltim, Ubaid Yakub mengatakan, pemerintah daerah secara substansi sudah berjuang, tentu kerja dan langkah-langkah badan koordinator (bakor) DOB Wasile diberi dukungan sepenuhnya.

Meski begitu lanjut Ubaid, pemerintah daerah tetap menunggu hasil pertemuan dengan Kemendagri.

Ubaid mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa RDP Komisi II DPR RI dengan Kemendagri yang intinya meminta penataan daerah-daerah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Di mana Maluku Utara hanya Obi dan Wasile yang masuk skema DOB.

“Kalau Kemendagri memintah pemerintah daerah memberikan pandangan, saya selaku bupati siap bisa memberikan penjelasan lebih lanjut,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bakor DOB Wasile, Darso Gadjal mengatakan, rencana pemekaran kabupaten bukan wacana yang baru mengemuka. Tapi sudah berlangsung sejak lama, hanya saja belum berbuah hasil.

Sekarang yang dilakukan tim menyiapkan dokumen. Terkait moratorium yang belum dicabut memang tak jadi patokan, tapi hasil RDP 24 April lalu jelas bahwa pemerintah menyiapkan dua RPP untuk penataan otonomi daerah.

“Nah skarang itu yang kami lagi kejar. Kesiapan kami baru sebatas kumpulkan dan siapkan dokumen untuk ditindaklanjuti ke Kemendagri dan DPR RI. Saya kira masyarakat Wasile dan Maba ini sudah final, karena termuat dalam dokumen perjuangan. Sangaji Maba, bupati, wakil bupati, Ketua DPRD dan gubernur ketika itu sudah dukung dan dokumenya sudah selesai,” pungkasnya.