Warga dan Sekda Adu Mulut

Buntut Larang Pendemo Palang Jalan

MOROTAI-PM.com, Adu mulut antara masyarakat Morotai Jaya (Morja) dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Morotai, Muhammad Maaruf Kharie tidak bisa dihindarkan. Perang mulut orang nomor tiga dilingkup Pemkab Morotai dengan warga pemilik lahan ini terjadi di lantai II kantor Bupati Morotai, Rabu (13/11/2019).

Adu
mulut bermula ketika puluhan warga yang memiliki lahan menemui Sekda. Dihadapan
warga, Sekda menyebutkan, para pemilik lahan dilarang melakukan aksi, apalagi
memalang jalan. Sebab, jalan itu satu-satunya jalur yang menghubungkan Bere
Bere kecil dan pusat ibu kota kabupaten, sehingga bisa menyebabkan kemacetan.

“Stop
palang jalan. Sekarang ini kalau saya proses, saya minta ngoni samua bikin
pernyataan samua, bahwa benar jumlah  itu, berdasarkan perhitungan teknis,
torang so turun jarak tanam dua dua meter, jadi hati-hati,” ancamnya.

Pernyataannya
ini mebuat geram warga yang ada sekitarnya. Bahkan warga pun meneriaki orang
nomor tiga dilingkup Pemkab Morotai ini.

“Ngoni
bayar ganti rugi dulu pohon kelapa yang ngoni gusur, kalau tarada torangt tetap
pele jalan,” balas warga bersamaan.

Dengan
suara tinggi, Sekda menuding, bahwa data yang disampaikan sebelumnya itu tidak
sesuai dengan perhitungan, sehingga Pemda Morotai  turun ke lokasi perkebunan
dan telah menghitung semuanya dan langsung dilakukan pembayaran. Hanya saja,
sebagian menolaknya.

"Bukan
persoalan dong hitung, karena data itu tahun 2018, saya tidak mau terima
resiko, torang harus sesuai prosedurnya, pengecekan kelapa BPK pasti cek
panjangnya berapa lebarnya berapa dengan jarak tanamnya berapa? Yang padat itu
cuman di lembah lembah itu yang banyak, di gunung gunung itu jarang. Itu
ketahuan dengan jarak tanamnya berapa, dievaluasi ulang langsung pembayaran
jalan tapi ada sebagian menolak,” jelasnya dengan suara keras.

Penjelasan
Sekda ini dibantah Ci An, salah satu warga pemilik lahan. Dirinya menyebutkan,
warga sudah melakukan koordinasi dengan Kabag Pemerintahan Sunardi dan Asisten
I Muhlis Baay, hanya saja, janji tinggal janji. Bahkan saat pembayaran
dilakukan juga tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

"Torang
memang tanda tangan, tapi tanda tangan pencairan tapi tidak dikasih tau kalau
pembayaran setengah saja pak. Semua setuju karena dibayar, sudah diproses dari
bawah tanya sama pak nardi dan pak asisten pak," teriak An dihadapan Sekda.

Tidak mendapatkan titik temu, kedua bela pihak bersepakat menemui Camat, bagian pemerintahan dan asisten I Muhlis Baay, guna meminta kejelasan. (ota/red)

Komentar

Loading...