TERNATE-pm.com, Akademisi ilmu politik Universitas Muhammadiayan Maluku Utara (UMMU), Dr Aji Deni memberikan warning kepada para politisi yang saat ini sedang menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2024.
Aji Deni menilai, para politisi di Maluku Utara sebagian besar tidak cerdas merawat basis politik dan kurang memihak kepada masyarakat.
“Karena melihat dari beberapa Pemilu yang sudah kita lewati bersama, terbukti sebagian besar petahana yang mencalonkan diri itu tidak lagi menang. Itu artinya masyarakat sudah tidak lagi menginginkan politisi atau wakil rakyat hingga kepala daerah tertentu,” cetusnya.
Dekan Fisip UMMU itu menyebutkan selama ini politisi di Maluku Utara kurang cerdas dalam pengelolaan fungsi-fungsi kepartaian maupun sebagai DPRD, baik tingkat kabupaten/kota bahkan provinsi.
“Ini saya kritik langsung. Kenapa demikian, karena kita memiliki produk legislasi yang sangat kurang sekali. sudah kurang seperti itu, kemudian substansi dari produk legislasi itu lebih banyak mengarah pada kepentingan. Hanya mengakomodir kepentingan negara, pajak, iuaran dan hal-hal yang sifatnya menguntungkan pundi-pundi keuangan negara,” bebernya.
Evaluasi Partai Politik dan DPRD
Mantan komisioner KPU Malut itu menuturkan, Pemilu ini adalah sarana yang menyuksesi kepemimpinan, pemilihan kepala daerah, gubernur maupun wakil-wakil rakyat. Hal itu merupaman momentum mengevaluasi kinerja partai politik dan DPRD.
“Saya lihat masih banyak hal yang belum diselesaikan selama ini. Pertama adalah tentang kemampuan DPRD dalam mengawasi proses pembangunan. Proses pengawasan adalah salah satu fungsi DPRD yang paling utama,” sebutnya.
Menurutnya, setiap kali Pemilu akan menghabiskan anggaran negara yang cukup besar. Selain itu, partai juga harus menyiapkan kos politiknya.
“Jadi harus betul betul menjalankan amanah,” tuturnya.
Porsi 30 Persen Perempuan ; Berkualitas bukan Kuantitas
Ia juga menegaskan kepada seluruh partai politik agar tidak sekedar menyiapkan porsi 30 persen perempuan hanya untuk memenuhi syarat Pemilu. Tetapi juga harus melihat kualitas dan kompetensi, bukan kuantitas. Sehingga mengorbitkan perempuan hebat ketika berhasil memangku jabatan sebagai wakil rakyat ataupun sebagai kepala daerah.
“Memang partai politik berkewajiban menyiapkan kader caleg-caleg perempuan itu yang berkualitas dan berkompoten, sehingga bisa melihat setuasi masyarakat dan menjadi kebaggaan,” paparnya.
“Jadi kita ini sebenarnya memproduksi masalah bukan memproduksi prestasi. Kita bukan memproduksi kebanggaan tapi kita lebih banyak produksi masalah baru,” sambungnya.
Tinggalkan Balasan