Dua Proyek Jadi Temuan BPK, Pekerjaan Tak Sesuai Spesifikasi

Posko MalutSelasa, 31 Januari 2023 | 15:22 WIT

Peningkatan jalan ruas Tolabit-Teliwang-Kao (Hotmix) sesaui hasil tinjauan Komisi III DPRD Provinsi 16 Januari 2023 lalu didapati progres pekerjaan 95 persen.

SOFIFI-pm.com, Delapan paket proyek jalan irigasi dan jaringan yang melekat di Dinas PUPR Maluku menjadi temuan BPK dengan nilai mencapai Rp117 miliar lebih.

Sesuai hasil pemeriksaan BPK, dari delapan paket pekerjaan yang dibiayai melalui pinjaman PT SMI, dua proyek seperti peningkatan Jalan Ruas Tolabit- Teliwang-Kao (Hotmix), terdapat denda keterlambatan Rp6.841: 557.627,27-,, kekurangan volume Rp219.649.480,74-,. Tidak sesuai spesifikasi Rp11.994.711.164.46-,, dari nilai kontrak Rp22.100.000.000-,.

Sementara, peningkatan jalan ruas Saketa-Dehepodo, denda keterlambatan Rp6,865.228.363,64-,, kekurangan volume Rp186.092.050,96-,. Tidak sesuai spesifikasi Rp7.137.866.190.36-,, dari total nilai kontrak Rp51.900.000.000-,, dengan progres pekerjaan 100 persen.

Peningkatan jalan ruas Tolabit- Teliwang-Kao (Hotmix) sendiri sesuai hasil tinjauan Komisi III DPRD Provinsi 16 Januari 2023 lalu didapati progres pekerjaan 95 persen. Tersisa markah jalan yang belum dikerjakan.

Sesuai LHP BPK :13/LHP/XIX.TER/12/2022. 29 Desember 2022 terdapat sejumlah item pekerjaan yang kekurangan volume, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan tidak sesuai pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

“Kurangan volume, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, dan pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pada delapan paket belanja modal Jalana Irigasi dan Jaringan (JIJ) yang menggunakan pinjaman dari PT SMI (Persero) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp117.830.627.339,44-,,” bunyi LHP tersebut.

Adapun, perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi melalui Dinas PUPR Maluku Utara dan PT SMI (Persero) dimulai pada 30 Agustus 2020 dengan nilai kontrak Rp314.505.000.000,00-,. Seiring waktu, PT SMI memutuskan perjanjian kerja sama tersebut.

Terhadap temuan ini, BPK merekomendasikan Gubernur Malut agar memerintahkan kepada Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan PPK tiap-tiap paket pekerjaan untuk menghitung potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp23 miliar lebih.

Hingga berita ini naik tayang, jurnalis media ini dalam upaya konfirmasi ke pihak terkait.