TERNATE-pm.com, Jalan panjang pembangunan Pelabuhan Hiri akhirnya berujung, ditandai dengan peresmian Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman pada Rabu, 15 Januari 2025.

Pelabuhan yang menjadi komitmen kepedulian Pemerintah Kota Ternate terhadap masyarakat Hiri tersebut kembali menuai sorotan tajam.

Paling utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate. Pasalnya, pembangunan Pelabuhan Hiri dinilai tidak sesuai kebutuhan masyarakat dan aspek mitigasi.

Wawan Ilyas, pegiat Aliansi Masyarakat Pemuda Hiri (AMPUH) mengatakan, proyek tersebut dianggap tidak direncanakan dan dieksekusi dengan baik. Imbasnya menimbulkan masalah lain yang merugikan warga setempat.

Ia menyebut seperti fasilitas ruang tunggu pelabuhan, seharusnya mendukung berbagai mobilitas masyarakat Hiri, justru dinilai sempit dan tidak fungsional.

Fasilitas ini tidak mendukung aktivitas bongkar muat barang seperti bahan bangunan dan perabot rumah tangga, yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Selain itu, akses jalan keluar ruang tunggu yang terlalu sempit semakin memperburuk situasi.

Tak hanya itu, Wawan juga menyoroti breakwater atau penahan ombak yang dibangun di sisi kiri pelabuhan tidak efisien.

Dirinya menilai, alih-alih memberikan perlindungan, keberadaan breakwater justru memicu pusaran gelombang di pintu masuk pelabuhan saat gelombang pasang.

“Ini membahayakan motoris atau pengemudi speedboat yang ingin merapat atau keluar dari pelabuhan. Breakwater ini dibangun tanpa perencanaan yang matang. Pusaran gelombang yang terjadi sangat menyulitkan dan berbahaya bagi keselamatan pengguna pelabuhan,” ungkap Wawan dalam rilisnya yang diterima poskomalut.com, Kamis (16/1/2025).

Buruknya perencanaan yang terus ber-ubah dan hasil akhir tidak sesuai kebutuhan masyarakat mencerminkan lemahnya kinerja Kepala Dinas PUPR, Rus’an Taib.

Wawan lantas meminta wali kota segera mengevaluasi Kepala Dinas PUPR Kota Ternate.

“Proyek breakwater ini sudah dikonsultasikan secara berkala oleh AMPUH dan pemerintah kota, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai kebutuhan dan tidak mempertimbangkan mitigasi yang matang. Artinya, proyek ini dilakukan secara serampangan. Kami mendesak agar Kepala Dinas PUPR segera dievaluasi,” desak Wawan.

Wawan menambahkan, masyarakat Hiri berharap Pemerintah Kota Ternate segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki kondisi pelabuhan dan memastikan perencanaan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta keselamatan warga setempat.

“Evaluasi terhadap kebijakan dan eksekusi proyek di Dinas PUPR dinilai penting untuk menghindari permasalahan serupa di masa depan,” tandasnya.

Mag Fir
Editor