TERNATE-pm.com, Kondisi di Kota Ternate sebelum Launching Consolidation Of Security System belum memiliki regulasi yang secara jelas mengatur tentang pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate, Abdullah H. M. Saleh mengungkapkan, berdasarkan data aset tanah per 31 Desember 2021 di Pemerintah Kota Ternate terdapat 1.193 bidang tanah, yang sudah bersertifikat 188 bidang tanah dan belum bersertifikat 1.005 bidang tanah yang berpotensi menimbulkan konflik.
Banyak lahan yang belum termanfaatkan ataupun dikuasai oleh pihak lain, hal ini terjadi dikarenakan belum adanya bukti kepemilikan (sertifikat), proses hibah yang tidak diikuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan.
Pada kasus peralatan mesin, masih banyak aset Pemerintah Kota Ternate yang dikuasai oleh pihak lain. Adapun penyebab dari timbulnya permasalahan tersebut disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur secara rinci tentang pengamanan dan pemeliharaan BMD.
Ia menyebutkan, kondisi yang diharapkan selama masa laboratorium kepemimpinan adalah tersedianya regulasi yang mengatur tata Kelola pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar untuk melakukan pengamanan Barang milik daerah berupa tanah, kendaraan dinas, bangunan/gedung, rumah negara dan barang persediaan.
“Untuk mewujudkan kondisi tersebut maka saya merasa perlu untuk menyusun suatu sistem yang terintegrasi, sehingga dapat dijadikan dasar di dalam mewujudkan tata kelola pengamanan dan pemeliharaan BMD yang lebih akuntabel di Kota Ternate, melalui Consolidation of Security System. Yaitu penyatuan sistem pengamanan administrasi, fisik dan hukum terhadap BMD,” ucap Abdullah saat lauching Consolidation Of Security System objek wisata Batu Angus, Kota Ternate, Minggu (2/9/2022).
“Oleh karena itu maka dianggap penting untuk membuat proyek perubahan dengan judul Tata Kelola Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah melalui Consolidation Of Security System,” sambungnya.
Area perubahan dalam proyek ini adalah tata kelola pengamanan dan pemeliharaan BMD, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.
“Termasuk dalam area manajemen perubahan yaitu penguatan tata laksana dan penguatan akuntabilitas, dengan hasil yang diharapkan adalah meningkatnya efektifitas tata kelola pengamanan barang milik daerah dan terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Fokus dari proyek perubahan adalah Consolidation Of security system (sistem penyatuan pengamanan) Barang Milik Daerah milik Pemerintah Kota Ternate terhadap beberapa bidang inovasi, di antaranya:
Inovasi produk, yaitu pembuatan peraturan walikota ternate tentang pengamanan dan pemeliharaan aset daerah melalui launching dan sosialisasi Peraturan Walikota tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
Inovasi proses, yaitu perubahan pola rencana kerja dengan dilaksanakannya inventarisasi tentang Barang Milik Daerah yang melibatkan stakeholder Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna barang, serta pihak stakeholder lainnya dalam rangka mewujudkan tata kelola BMD yang tertib.
Inovasi pola pikir, yaitu mengubah mindset pengguna barang dan kuasa pengguna barang agar memiliki pemahaman yang komprehensif terkait pengamanan dan pemeliharaan Barang milik Daerah melalui sosialisasi tentang tata cara pengamanan Barang Milik Daerah dengan stakeholder terkait.
Inovasi hubungan, yaitu membangun kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam rangka mengefektifkan tata kelola pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah melalui Pembentukan Tim Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah bersama stakeholder sebagai bentuk komitmen bersama.
Tinggalkan Balasan