TERNATE-pm.com, Direktur Utama Perumda Air Minum (PAM) Ake Gaale Ternate, Abubakar Adam akhirnya angkat bicara terkait unjuk rasa yang dilakukan ratusan pegawai, pada Senin (14/11/2022).
Abubakar mengaku tidak paham apa yang menjadi tuntutan karyawan dalam unjuk rasa tersebut. Menurutnya, gaji pegawai selama ini sudah dibayarkan. Bahkan dinaikkan.
“Sementara untuk insentif itu kami memang pangkas karena ada alasan tidak rasional. Kami juga sebelumnya sudah naikan gaji karyawan satu juta tetapi itu tidak diekspos,” ucap Abubakar.
Misalnya pencatat meter, kata dia, bidang itu sudah bekerja sesuai tupoksinya, kenapa harus ada intensif lagi. Hal itu kemudian yang diluruskan atau dibenahi direksi.
“Saya ambil kebijakan itu sudah disampaikan di rapat bersama mereka. Sosialisasi sudah ulang-ulang. Torang mau perbaiki ini manejemen,” tandasnya.
Ia menambahkan, secara aturan, gaji pensiunan di PAM Ake Gaale ini tiga kali terima, yakni terima dari Jamsostek, tunjangan pensiunan, dan bayaran dari perusahaan.
“Itu sudah ada semua karena ada aturannya, dan sampai saat ini torang (kami) bayar kok, terus apa yang dituntut. Saya itu heran, tuntutanya apa?,” tanya dia.
Ia mengaku, terkait tunjangan dan gaji direksi yang disebut nilainya sangat besar merupakan kebijakan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman.
“Saya gambarkan, untuk di Bogor misalnya, itu gaji (direksi) bahkan sampai ratusan juta. Sementara di sini delapan juta (sebulan), itu dikali lima,” ungkapnya.
“Semua sudah clear baru direksi buat SK-nya, bukan tidak melibatkan karyawan,” tambahnya.
Ia juga menyinggung terkait tuntutan karyawan soal beasiswa bagi direksi. Menurut dia, hal itu lagi-lagi merupakan keputusan Wali Kota Ternate, bukan kebijakan direksi.
“Itu bukan beasiswa, itu namanya tunjangan pendidikan bagi direksi dan dewan pengawas, jadi tunjangan pendidikan itu bukan cuman direksi yang terima tapi tanyakan juga ke dewas, sebab mereka juga terima,” jelasnya.
Abubakar menduga aksi tersebut ditunggani. Pasalnya, ketika ia keluar untuk hearing bersama masa aksi dirinya tidak diizinkan berbicara. Namun oleh masa aksi megafon diberikan kepada anggota Dewas Pengawas (Dewas) untuk berbicara.
“Yang jadi pertanyaan ketika mau hearing saya tidak diberikan kesempatan berbicara. Tetapi orang lain bisa. Saya tahu itu pasti pada orang-orang tertentu tapi ya sudah lah ,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan