TERNATE-pm.com, Puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Chasan Boesoeri (CB) kembali berunjuk rasa menuntut hak Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) segera direalisasi, Selasa (20/12/2022).
Aksi gabungan bersama sejumlah OKP Mahasiswa di Kota Ternate yang tergabung dalam Front Nakes RSUD CB Menggugat itu digelar di dua titik berbeda. Yakni di RSUD CB, Kelurahan Tanah Tinggi, dan kediaman dinas Gubernur Maluku Utara, Kota Ternate.
Koordinator aksi, Alan Iliyas menyampaikan, dalam penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah, JD PMK Nomor 75/PMK 05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan, keseluruhan regulasi tersebut mengatur bahwa ASN berhak menerima TPP berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Sementara, TPP ASN RSUD CB direalisasikan sesuai besar kemampuan atau dibebankan pada pendapatan rumah sakit. Menurutnya, kebijakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta sejumhan regulasi.
Sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau (BLUD) menyebutkan, bagi pejabat pengeois dan pegawai BLUD yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil ), gaji pokok dan tunjangan mengikuti Peraturan Perundangan-undangan tentang Gaji dan Tunjangan PNS, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (5),” ujar Alan.
Ia mengatakan, jika Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tambahan Penghasilan Pegawai RSUD CB dibebankan pada hasil pendapatan rumah sakit, hal ini tentunya dapat berdampak pada ketidakmampuan BLUD memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat.
Lanjutnya, hal ini dapat dipihat dari persediaan obat-obatan pada sejumlah unit pelayanan mulai yang mulai habis. Adanya hutang obat, hutang jasa pegawai, serta TPP selama 14 bulan dengan kisaran 47 milyar.
Ia menilai, runut masalah yang muncul ke publik adalah kelalaian atas penanganan manajemen RSUD CB.
Selain menunggak TPP Nakes RSUD CB 14 bulan sejak tahun anggaran 2020-2022, termasuk mencabut kewenangan klinis 80 perawat berstatus ASN hal ini merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum.
“Sebab dampak dari dicabutnya kewenangan klinis (Perawat tidak dibolehkan melayani pasien), dan menepatkan 80 ASN pada posisi yang bertentangan dengan profesi mereka masing-masing sebagaimana SIP serta STR pegawai tersebut. Di mana mereka ditempatkan menjadi pegawa bagian administrasi serta pekerjaan lainnya termasuk mengangkut ginjal dan lain tain, hal ini sunguh merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak dapat dibenarkan,” tegas Alan dihadapa Plt RUSD CB, dr. Alwia Assagaf.
Adapun point tuntutan Front Nakes RSUD CB Menggugat; pertama, mendesak gubernur segera perintahkan Kepala BPKAD Malut, Ahmad Purbaya menuntaskan hutang TPP.
Kedua, mendesak Gubernur Maluku Utara segera mencopot dr. Alwia Assagaf dari jabatan Plt Direktur RSUD CB dan sebagai Wakil Direktur Pelayanan RSUD CB. Pasalnya, ia dinilai tidak memiliki kemampuan menyelesaikan masalah serta tidak memiliki SDM dalam mengelola nanajem RSUD CB.
Ketiga, mendesak Gubernur Maluku Utara, segera mencopot jabatan Fatima Abbas, M.Kes dari Wakil Direktur Keuang RSUD CB serta seluruh jajaran manajemen dan digantikan dengan ASN yang memiliki kemampuan yang baik guna memperbaiki sistem BLUD RSUD CB.
Keempat, mendesak gubernur segera perintahkan kepada pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan manajemen RSUD CB, segera mengembalikan posisi dan tempat tugas 80 pegawai ASN yang sebelumnya kewenang klinisnya dicabut.
Kelima, mendesak kepada Inspektorat Provinsi Maluku Utara, segera mempublikasikan hasil temuan pada RSUD CB. Dan, menindaklanjuti hasil temuan tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Sebagaimana diketahui Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sampai saat ini menunggu hasil temuan tersebut guna peningkatan status hukum perkara dugaan korupsi RSUD CB.
Tinggalkan Balasan