TERNATE-pm.com, Dugaan aktivitas galian C ilegal di Kelurahan Sulamadaha akhirnya ditindaklanjuti Tim Terpadu dengan mengadakan rapat klarifikasi bersama pihak CV Dragon di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, Rabu (1/10/2023).

Rapat tersebut berjalan cukup alot. Terungkap juga beberapa fakta baru yang belum dipenuhi pihak CV Dragon selama menjalankan aktivias mereka.

Sejumlah poin kesepakatan pun dicetuskan untuk dilaksanakan pelaku aktivitas galian C.

Kabid Pengendalian DLH, Kota Ternate, Syarif Tjan mengungkapkan poin-poin tersebut diantaranya pembuatan talud, teras sering, pagar pembatas, reboisasi, bekas galian harus dibuatkan waduk kecil untuk air mengalir di musim hujan, pembuatan pembatas kampling lahan atau tata batas, laporan kontrak kerja setiap pekerja yang ada di galian C atau laporan ketenagakerjaan ke Disnaker, BPJS dan semua pekerja, dan diutamakan warga setempat.

Sementara, point dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah pihak Dragon harus melengkapi sertifikat tanah, setelah mendapatkan izin KPPR (kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang), dan melihat kondisi masyarakat yang ada di lingkungan galian C.

“Poin itu yang kami sepakati dan saran dari Pertanahan itu lengkapi sertifikat jika sudah menerima izin dari KPPR. Jadi komitmen itu diberikan waktu selama 15 hari harus dipenuhi,” ungkapnya.

Syarif menyebut, bahkan kurang lebih 6 tahun yang terhitung dari tahun 2017, izin beroperasinya alat berat juga belum dikantongi, sehingga dari pertemuan itu, CV Dragon harus memenuhi semua keputusan dan aturan yang ada di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

“Jadi semua pekerjaan itu tidak ada izin, karena izin di lokasi tersebut adalah pertanyaan dan izin jual beli material pasir selama ini adalah ilegal,” akunya.

Syarif kembali menegaskan, CV Dragon tidak bisa melanjutkan aktivitasnya sembari menunggu poin-poin kesepakatan dipenuhi.

Sementara itu, Penasehan Hukum (PH) CV Dragon, Muhammad Tabrani menjelaskan, sumber desakan penghentian aktivitas galian C milik kliennya bukan seluruh warga di RT 01 Sulamadaha. Namun, hanya satu oknum di lingkungan galin C tersebut.

“Setelah kami hadir dalam pertemuan, ternyata yang menjadi masalah bukan warga, tapi satu dua orang yang ada di lingkungan itu,” akunya.

Namun, dari hasil pertemuan kata Tabrani klienya berkomitmen menunaikan poin yang sudah disepakati dalam rapat.

“Jadi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga akan membantu CV Dragon untuk mengurus perizinan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku,” katanya.

Disinggung soal izin pemeriksaan lahan bisa digunakan dalam aktivitas galian C, Tabrani mengaku bisa dilakukan, karena berdasarkan aturan atau hukum di Kota Ternate yang tertuang Perda tentang lahan dan perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW). Yakni pada Perda nomor 2 tahun 2012.

“Itu dasar hukumnya. Jadi rapat ini sebenarnya mis komunikasi, setelah semua dibicarakan dasar hukum dan lain, ternyata ini masalah bukan warga tapi ini satu dua orang,” tegasnya.

Tabrani juga mengungkapkan, sebelumnya untuk pembangunan talud dan lain-lain, sebenarnya sudah dipenuhi CV Dragon, hanya saja beberapa oknum yang membangun rumah mau mengikuti kemauan mereka sendiri, seperti talud of dengan pagar.

Namun, pihak CV Dragon pun tidak bisa menenuhi itu karena memberi ancaman keselamatan. Kata dia, aktivitas truk keluar masuk. Dikhawatrikan jangan sampai terjadi kecelakaan yang melibatkan anak-anak saat keluar dari rumah dan bermain di jalan.

“Sebenarnya aktifitas CV Dragon itu lebih dulu dengan rumah yang dibangun, hanya saja memanfaatkan jalan yang dibuat CV Dragon jadi rumah menghadap jalan aktivitas galian C,” terangnya.

Kapala DPMPTSP, Bahtiar Teng yang ditemui usai rapat menyampaikan, dalam pertemuan tersebut baru terkonfirmasi izin yang dimiliki CV Dragon adalah pemarataan lahan. Bukan galian C.

“Izin galian C harus itu keweangan provinsi. Menurut dorang (CV Dradogan) sementara memproses di provinsi. Kalau izin pemerataan lahan itu sudah ada dari tahun 2019,” tukasnya.