SOFIFI-pm.com, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate, Kamis 30 November 2023 lalu.

Koordinasi di Kantor KPP Ternate itu, membahas kurangnya pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 21 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

Hal ini termuat dalam notulen rapat BPKAD dan KPP Ternate, ditandatangani bersama Ahmad Purbaya, dan Andhik Tri Indratama, Kepala KPP Pratama Ternate.

Baca Juga:Soal Baju Dinas Gubernur Hampir Rp1 Miliar, Karo Umum Setda Malut Bungkam

Dalam pertemuan tersebut Ahmad Purbaya menjelaskan, kurang bayar PPh 21 yang menjadi temuan BPK RI perwakilan Malut sudah ditindaklanjuti dan akan diselesaikan.

Sementara, terkait temuan hutang obat Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoerie, pihaknya masih menunggu pemeriksaan BPK.

“Kurang bayar PPh 21 secepatnya akan diselesaikan. Untuk temuan hutang obat RSUD CB, kami masih menunggu pemeriksaan BPK,” ujar Purbaya.

Baca Juga:Ulah Risman, Era Gubernur Sherly Disebut Pemerintahan “Abunawas”
Posko Malut
Penulis