poskomalut.com, Safari politik gagasan berlanjut pada safari politik kerja. Dr. R. Graal Taliawo mengejawantahkan berbagai gagasannya dalam kerja-kerja politik sebagai anggota DPD-RI.
Sebagai perwakilan daerah Maluku Utara di Pusat, iaberupaya menjalankan tanggung jawabnya untuk (1) mengawasi jalannya program/kebijakan Pemerintah Pusat di daerah serta (2) menghubungkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengenai kepentingan dan kebutuhan masyarakat Maluku Utara.
Fungsi Pengawasan
Naturnya sebagai checks and balances (baca: pengawas dan penyeimbang), anggota legislatif melakukan pengawasan ataskinerja lembaga eksekutif.
Anggota DPD-RI dari Maluku Utara ini berfokus mengawasi implementasiprogram/kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat (sesuai bidang/ruang lingkup kerja Komite II DPD-RI) di Maluku Utara.
“Ada anggaran yang dikelola setiap tahun oleh lembaga eksekutif. Pengalokasiannya perlu diawasi, termasuksejauh mana pemanfaatannya dilanjutkan Pemerintah Daerah.Jika tidak diawasi, sangat mungkin akan jatuh pada pelaksanaan yang menyimpang, menindas, dan koruptif,” jelasnya.
Selain itu, melalui turun lapangan Dr. Graal juga menyerapberbagai aspirasi warga dan mitra kerja vertikal di daerahterkait hal tersebut. Tak jarang ia turun langsung untukmelihat dan mengecek program yang bersifat fisik.
Seperti ketika kunjungan pengawasan di Halmahera Utara pada Maret 2025 lalu. Ia mengecek Sentra Industri Kecil dan Menengah yang merupakan hasil kerja sama antaraKementerian Perindustrian dan Pemerintah Kabupaten.
Tapi disayangkan, hampir secara keseluruhan kondisi bangunanrusak dan tidak berfungsi.
“Padahal, ini adalah sarana bagiwarga untuk memperoleh pendampingan dan pelatihan dalammengolah komoditas sekitar (baik pertanian, perikanan, maupun lainnya) menjadi produk olahan tertentu yang bernilaiekonomi tinggi,” ungkap doktor ilmu politik ini.
Catatan warga/mitra kerja vertikal di daerah dan pengamatanlangsung yang kita lakukan tidak berhenti sebatas di bukucatatannya.
Tambah Dr. Graal, “Kita tindak lanjuti (termasukevaluasi) ke kementerian terkait, lalu setelahnya ke direktoratjenderal yang bersangkutan. Bisa dilakukan ketika rapat kerjaatau kitong sambangi ke Kantor Kementerian langsung.”
Fungsi representasi daerah
Laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini juga memainkanperannya sebagai representasi daerah.
Ia menghubungkan dan menjadi jembatan bagi Pemerintah Daerah untuk bisa mengakses program Pemerintah Pusat (kementerian) yang relevan dengan permasalahan di Maluku Utara.
Sebagai representasi daerah di Pusat, ia selalu berkenan dan terbukamenghubungkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Dalam berbagai kesempatan terpisah, Dr. Graal diskusidengan para Menteri dan menyuarakan gagasannya. Kemudian dilanjutkan berjumpa dengan para direktur jenderalkementerian terkait untuk diskusi teknis.
Setiap pertemuan dengan kementerian, pegiat Politik Gagasanini selalu sampaikan, “Poin utamanya tolong ingat masyarakatMaluku Utara yang juga membutuhkan akses program-program Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan berbagaipersoalan yang ada. Ketika Bapak/Ibu menyusun program, mohon selalu teringat kami, masyarakat Maluku Utara.”
Apa gagasan yang disampaikan?
“Setiap jumpa mitra, saya selalu membawa berlembar-lembarcatatan. Catatan ini adalah suara warga hasil kunjunganpengawasan ke desa-desa di Maluku Utara selama ini. Sayasampaikan dan meminta atensi untuk pihak kementerianterlibat menyelesaikan sesuai program-program kementerianyang relevan,” ujar Dr. Graal.
Anggota Komite II DPD-RI ini tetap komitmen dan konsekuen menyuarakan agenda kerjanya yang disampaikanketika pencalonan DPD.
Ia meminta adanya dukunganhilirisasi sektor perikanan dan pertanian/perkebunan di Maluku Utara berbasis skala rumah tangga(IKM/UMKM/koperasi).
Ia menekankan bahwa bukan dalam skala industri besar. Tujuannya, supaya warga bisa mandiridan berdaya baik secara ekonomi, sosial, maupun budayadengan sumber daya alam berkelanjutan yang ada di sekitar.
Ia menyadari nelayan dan petani adalah profesi mayoritasmasyarakat Maluku Utara sejak dulu. Ini adalah profesi darikebudayaan yang sudah terbentuk lama. Maka itu, menurutnya, membangun Maluku Utara berarti membangunkapasitas nelayan dan petaninya supaya andal dan berkualitas.
Pembangunan yang sesuai konteks dan tidak mencerabutmasyarakat dari akar budaya dan sosialnya.
Dr. Graal sangat memahami bahwa di tengah masifnyaaktivitas pertambangan, masyarakat Maluku Utara perludidukung untuk mengelola sumber daya alam berkelanjutanyang ada di sekitar, termasuk perkebunan/pertanian.
Supaya mereka bisa menjadikan sektor ini sebagai sandaran hidup dan masa depan.
Pemerintah paerah perlu proaktif
Pemerintah Pusat sudah membuka pintu lebar. Kini saatnya Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) perlu proaktif sampaikan proposal sesuai kebutuhan masyarakat Maluku Utara untuk mengakses program-program kementerian.
“Selama diskusi dengan para mitra kementerian, respons mereka begitu positif dan memaparkan berbagai program potensial untuk Maluku Utara. Giliran Pemda yang perluserius menjemput bola,” tegas Dr. Graal.
Anggota DPD-RI dari daerah pemilihan Maluku Utara inimenekankan, “Mekanisme birokrasi daerah (struktural) mestijalan dan bekerja. Saya sebagai anggota legislatif tidak bisapotong jalur langsung ke Pemerintah Pusat membawa-bawaproposal permohonan daerah. Itu bukan fungsi anggotalegislatif.”
Ia juga berpesan bahwa kerja-kerja kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sangat diperlukan supaya penyelesaian masalah bisa dilakukan secaraterarah dan komprehensif bagi keseluruhan Maluku Utara.
Ketika gubernur mengunjungi kementerian-kementerian di Jakarta, baiknya membawa serta para bupati/walikota atau kepala dinas kabupaten.
“Para Bupati dan Kepala Dinas Kabupaten memiliki data riil yang kontekstual denganmasyarakat. Kabupatenlah yang memiliki penduduk dalam tatanan pemerintahan, yang berarti memiliki sumber data dan lebih mengetahui masalah,” tutup Dr. Graal.
Tinggalkan Balasan