poskomalut, Penobatan Sherly Tjoanda sebagai gubernur berkinerja terbaik 2026 versi sebuah survei nasional memicu gelombang skeptisisme.
Di tengah minimnya terobosan infrastruktur yang dirasakan rakyat Maluku Utara, muncul dugaan bahwa “prestasi” tersebut hanyalah keberhasilan pengolahan citra digital yang ditopang oleh anggaran daerah yang fantastis.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti fenomena ini dengan nada satir.
Menurut Uchok, publik sedang disuguhi era baru kepemimpinan yang lebih mementingkan etalase digital daripada realitas di lapangan.
”Ini adalah era Gubernur Medsos. Jika dulu indikator kinerja adalah jumlah sekolah atau jalan yang dibangun, sekarang cukup diukur dari berapa likes, views, dan puja-puji netizen di kolom komentar,” ujar Uchok di tengah notifikasi media sosial yang terus berdenting.
Berdasarkan investigasi CBA, anggaran untuk menunjang penampilan Gubernur Sherly Tjoanda di muka publik mencapai angka yang mencengangkan.
Pada 2026 saja, Biro Umum Setda Maluku Utara mengalokasikan Rp48 juta hanya untuk urusan tata rias. Jika dirinci, rakyat membiayai estetika wajah sang Gubernur sebesar Rp4 juta per bulan.
”Bukan cuma wajah yang bersinar, mungkin sampai bayangannya pun terlihat cantik di layar ponsel berkat polesan APBD,” sindir Uchok.
Kejanggalan anggaran tidak berhenti di sana. Alokasi untuk pemeriksaan kesehatan (medical check-up) dan perawatan kesehatan Gubernur tercatat mencapai Rp500 juta per tahun—setara dengan Rp41,6 juta per bulan.
Sebuah angka yang sangat kontras jika dibandingkan dengan kondisi fasilitas kesehatan di pelosok Maluku Utara yang masih tertatih.
Uchok menegaskan bahwa sorotan ini menjadi sangat relevan mengingat latar belakang pribadi Sherly Tjoanda.
Sebagai pemilik PT Bela Group dan PT Karya Wijaya yang mengelola tambang nikel di Pulau Gebe, Sherly dikenal sebagai salah satu pengusaha terkaya di wilayah tersebut.
”Beliau punya harta yang cukup untuk membiayai gaya hidup hingga tujuh turunan. Namun anehnya, untuk urusan bedak dan kesehatan pribadi, masih harus ‘berbagi beban’ dengan rakyat melalui kas daerah,” keluh Uchok.
Menurutnya, dana APBD yang seharusnya mengalir untuk menambal jalan berlubang atau memperbaiki gedung sekolah yang rusak, justru terserap untuk memastikan penampilan Gubernur tetap paripurna di konten media sosialnya.
Membangun Citra, Bukan Wilayah
Kinerja yang hanya mengilap di layar ponsel namun redup di lapangan disebut sebagai “Pembangunan Citra”.
CBA mendorong adanya evaluasi terhadap standar penilaian kinerja kepala daerah agar tidak terjebak pada popularitas semu.
”Survei boleh saja menaruh beliau di posisi puncak. Tapi jika rakyat masih berjuang dengan keterbatasan infrastruktur dasar, mungkin kita perlu kategori survei baru: ‘Gubernur dengan Anggaran Pencitraan Terbesar’. Di sana, Sherly Tjoanda mungkin tak tertandingi,” pungkas Uchok.
Terpisah, jurnalis media ini dalam upaya mendapat keterangan Kepala Biro Umum Setda Pemprov Malut.
Tinggalkan Balasan