poskomalut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara menemukan indikasi kegiatan pertambangan PT Jaya Abadi Semesta (PT JAS) di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) resmi perusahaan.

Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 30/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.03/12/2025, tertanggal 22 Desember 2025.

LHP tersebut merupakan hasil pemeriksaan kepatuhan atas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan pada kegiatan usaha pertambangan periode 2023 hingga Triwulan III 2025.

Dalam pemeriksaannya, BPK melakukan analisis terhadap dokumen perizinan dan citra satelit pada titik koordinat wilayah IUP PT JAS.

Temuan itu kemudian diperkuat melalui pemeriksaan fisik di lapangan.

Pemeriksaan dilakukan Rabu, 29 Oktober 2025, bersama penanggung jawab usaha PT JAS, Bidang Lingkungan Hidup Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, serta unsur Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur.

Dalam kegiatan tersebut, tim juga melakukan pengambilan citra menggunakan drone untuk melihat kesesuaian aktivitas perusahaan dengan batas wilayah perizinannya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi kegiatan pertambangan di luar IUP pada Area Penggunaan Lain (APL).

Area tersebut diketahui digunakan untuk stockpile ETO, sarana dan prasarana, main hauling, hingga area jetty.

Atas temuan tersebut, BPK kemudian melakukan analisis data geospasial menggunakan aplikasi QGIS untuk mencocokkan titik aktivitas dengan batas wilayah IUP PT JAS.

Hasil analisis geospasial itu menunjukkan indikasi kegiatan pertambangan di luar wilayah IUP PT JAS mencapai 20,88 hektare.

Dengan demikian, temuan BPK tidak hanya bersumber dari analisis dokumen, tetapi juga didukung pemeriksaan lapangan, citra drone, citra satelit, serta analisis geospasial.