poskomalut, Praktisi hukum, Zulkifli Dade mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut keberadaan aset tetap berupa peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut), melekat pada Dinas Kesehatan (Dinkes).
Desakan tersebut menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum dapat diketahui keberadaannya secara fisik maupun visual.
Berdasarkan data diperoleh poskomalut, terdapat sekitar 34 unit aset pada Dinkes Halut dengan nilai anggaran mencapai Rp1.743.286.135 belum diketahui keberadaannya.
Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 15.B/LHP/XIX.TER/5/2024, tertanggal 27 Mei 2024.
Menurut Zulkifli, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius, karena aset yang tidak diketahui keberadaannya memiliki nilai cukup besar dan bersumber dari keuangan daerah.
“Sangat disayangkan kinerja Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Utara. Aset daerah seharusnya dijaga keberadaannya. Ini jumlahnya mencapai 34 unit dengan nilai anggaran sekitar Rp1,7 miliar, tetapi keberadaannya tidak diketahui,” ujar Zulkifli.
Ia menegaskan, aset yang melekat pada organisasi perangkat daerah merupakan Barang Milik Daerah, sehingga pengelolaannya harus jelas secara administratif maupun fisik.
“Semua fasilitas yang dimiliki dinas merupakan barang milik daerah, bukan milik pribadi. Karena itu, APH perlu melakukan penyelidikan guna memastikan ke mana aset-aset tersebut berada dan bagaimana pengelolaannya,” tegasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Dinkes Halmahera Utara, Selphianus H. Kaya belum memberikan tanggapan.
Konfirmasi sebelumnya telah disampaikan poskomalut melalui pesan WhatsApp, namun tak bersambut.


Tinggalkan Balasan