Akademisi Pertanyakan Motif Pemkot Ternate Bangun Rumah Dinas Kejaksaan

Muamil Sunan.

TERANTE-pm.com, Motivasi utama Pemerintah Kota Ternate membangun rumah dinas dan mes pegawai kejaksaan mulai dipertanyakan sejumlah pihak. Salah satunya akadesmi, Muamil Sunan.

Muamil kepada poskomalut.com, mempertanyakan urgensi pekerjaan rumah dinas lembaga vertikal yang menguras anggaran APBD Kota Ternate Rp5,8 miliar itu dengan salah satu visi dan misi wali kota yang ingin menghilangkan ketimpangan pembangunan di tiga kecamatan terluar; Faduli Bahim (Peduli Batang Dua, Hiri, Moti).

Ketimpangan pembangunan di tiga kecamatan terluar masih cukup serius untuk ditangani. Sehinggan anggaran Rp5,8 miliar sangat tidak rasional dialokasikan untuk pembungunan lima unit rumah dinas korps Adhiyaksa tersebut.

Selain ketimpangan pembangunan tiga kecamatan terluar, Muamil menilai Kota Ternate juga menampung beberapa masalah serius seperti air bersih dan sampah.

“Dengan kemampuan keuangan Kota Ternate yang terbatas, harusnya pemerintah lebih memprioritaskan masalah-masalah tersebut,” ujarnya.

Pemerintah Kota Ternate sebenarnya sudah punya 16 program prioritas. Namun tidak serius dipenuhi, justru lebih sibuk membangun rumah dinas kejaksaan yang tidak termuat dalam RPJMD dan RKPD Pemerintah Kota Ternate.

“Keinginan pemerintah kota apa? Tujuannya apa? Orang banyak mulai bertanya-tanya,” bebernya, kepada poskomalut.com, Selasa (18/7/2023).

“Apalagi Moti, Hiri, Batang Dua. Sampai sekarang masih ribut-ribut soal Pelabuhan Hiri. Belum lagi masalah infrastruktr dasar lainnya,” imbuhnya.

Ia menilai dalam dua tahun ini, Pemerintah Kota Terante tidak fokus pada kegiatan yang sudah menjadi progra kerja di dalam RPJMD dan RKPD.

Muamil bahkan berharap DPRD tidak setuju dengan penggunaan anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan lima lokal rumah dinas kejaksaan.

DPRD Kota Ternate tidak harus menyetujui, karena di dalam RKPD tidak ada pembangunan rumah kejaksaan,” pintanya.

“Anggaran APBD Kota Ternate sumbernya dari mana? Sumber terbesarnya dari mana? Sumbernya dari masyarakat. Ya harus dikembalikan ke masyarakat bukan dikembalikan ke kejaksaan. Bukan saya tidak setuju, tapi harus yang masuk akal,” lanjutnya.

Apabila Pemkot berkilah dengan menggunakan dana hibah, Muamil menilai masih banyak masyarakat Kota Ternate yang membutuhkan dana hibah. Seperti Ormas, OKP dan lainya. Pemkot juga bisa memberia bantuan kepada putra putri daerah  melanjutkan pemdidikan tinggi melalui dana hibah.

“Pemkot harus terjemahkan dana hibah dengan benar,” ucapnya.

Karena kata Maumil, semua instansi vertikal, biaya  operasioanal dan gani sudah dianggarkan dalam APBN. Menurutnya, suatu daerah yang kemampuan keuangan atau APBD nya kecil, tidak seharusnya memberikan dana hibah lagi lembaga vertikal apalagi membungun rumah dinas.

Komentar

Loading...