Penjelasan Tulilamo Kesultanan Ternate Terkait Status Lahan di Kalumata

Aliansi Masyarakat Kalumata Terus Protes Rencana Eksekusi Lahan

Aliansi Masyarakat Kelurahan Kalumata kembali menggelar memprotes rencana eksekusi sengketa lahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Ternate.

TERNATE-pm.com, Aliansi Masyarakat Kelurahan Kalumata kembali menggelar memprotes rencana eksekusi sengketa lahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Ternate.

Kali ini aksi tersebut dilakukan di depan gedung DPRD Kota Ternate, Senin (6/5/2023) sekira pukul 09:00 WIT.

Kordinator Lapangan (Korlap) Abdullah mengatakan, aksi yang hari ini akan dipusatkan di tiga titik lokasi yaitu di depan gedung DPRD, Pengadilan Negeri dan Kantor Wali Kota Ternate.

Kata Abdullah, pihak berpegang teguh bahwa lahan di Kelurahan Kalumata merupakan tanah adat, yang secara legalitas atau historis diberikan Sultan Djabir Sjah kepada Sultan Mudaffar Sjah.

"Kalau kita berbicara tanah adat yang pastinya, harus setara dengan hukum negara. Nah itu yang kemudian kami perjuangkan," jelasnya.

Selain itu, menurut Abdullah putusan dari PN Ternate, tidak berdasarkan hati nurani. Sebab itu pihaknya bakal terus menggaungkan persoalan ini sampai kepada tingkatan DPRD dan ke wali kota.

"Yang jelas terkait sengketa lahan Kalumata ini putusan yang diberikan PN Ternate tidak memiliki cukup bukti yang akurat," tutur Abdullah.

Sementara, Tulilamo Kesultanan Ternate, Ilyas Bayau menambahkan, terkait lahan khususnya di Kalumata ini secara umum diketahui merupakan tanah adat.

Dia menceritakan, pada 1959, Kesultanan Ternate melalui Iskandar Djabir M. Sjah, sebidang tanah perkebunan dengan luas 1,5 HA yang berada di Desa Kalumata Kecamatan Kota Praja Kabupaten Maluku Utara (sebutan Kelurahan Kalumata kala itu), diberikan kepada alm Buka atas pengabdiannya sebagai Jogugu Loloda Kesultanan Ternate.

Pemberian tanah oleh Sultan Ternate tertera dalam sebuah surat yang disebut Cucatu, akan tetapi dalam waktu yang lama surat tersebut telah hilang. Kemudian pada 1996, surat itu dibuatkan lagi oleh Mudaffar Sjah yang saat itu menjabat sebagai sultan. Surat yang dibuat dilengkapi dengan stempel sah Kesultanan Ternate beserta tanda tangan almarhum Mudaffar Sjah.

"Namun pada 2016, datanglah oknum TNI bernama Juharno dengan segala kebohongannya mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya, dengan menunggu momen ketika Sultan Mudaffar Sjah meninggal dunia, berbekal SHM miliknya, meminta ganti rugi kepada ahli waris alm Buka dan seluruh warga yang menempati lahan/tanah tersebut," ungkap Ilyas.

Sambung dia, oleh ahli waris almarhum Buka menolak keras tindakan itu dengan berpegang teguh bahwa status tanah itu adalah tanah adat pemberian Sultan dan sudah ditempati puluhan tahun.

"Kemudian si Juharno di 1978, dengan strategi dan taktik yang menandakan bahwa beliau adalah pembohong ulung dengan mengakui dirinya merupakan seorang petani, sehingga dapat menerbitkan sertifikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) No 229 Tahun 1978 atas nama Joharno," ujarnya.

Lebih lanjut, Ilyas mengatakan, Joharno berdalih bahwasannya tanah itu adalah tanah negara bekas swapraja/eigendom sesuai SK Panitia Landreform No.06/PL7TRT/78 tanggal 10 Mei 1978, kemudian diproses dengan SK Gubernur No.89/HM/PL7TRT/78 tanggal 1 Desember 1978: Juharno yang diserahkan kepada Dandim 1501 Maluku Utara untuk Anggota Perwira ABRI yang bertugas saat itu sehingga terbitlah SHM Nomor 229 atas nama Juharno.

Singkatnya, belum puas sampai disitu, Juharno menggugat persoalan tersebut ke penggugat PN Ternate. Setelah tuntutan oleh Juharno di Pengadilan Negeri Ternate, gelar perkara pertama pun dilakukan dengan perkara Nomor, 34/Pdt.G/2017/PN.Tte dan dimenangkan yakni Juharno.

Setelah itu, Sultan Hidayatullah Sjah mengeluarkan surat yang membenarkan surat sebelumnya oleh Alm Sultan Mudaffar Sjah tentang pemberian sebidang tanah oleh Kesultanan Ternate. Beliau (Sultan Hidayatullah Sjah) juga mengatakan bahwasannya surat pembatalan Tahun 1997 yang dimiliki Juharno tak pernah dibuat oleh Alm Sultan Mudaffar Sjah

Olehnya karena itu semua, Ilyas mengaskan atas nama perangkat adat kesultanan meminta kepada semua pihak termasuk pemerintah pusat, tolong arif dan bijaksana dan menyikapi hal ini.

"Kalau tidak aksi seperti hanya sebagian kecil, jika masih tidak diindahkan juga maka akan ada gelombang massa yang besar. Perlu diketahui seluruh masyarakat di Kota Ternate ini adalah masyarakat adat," tegas Ilyas mengakhiri.

Komentar

Loading...