Alien: Elang Harus Legawa Dengan Putusan DPP Golkar

Ketua DPD I Golkar Malut, Alien Mus

TERNATE-PM.com, Kisruh di internal Partai Golkar di beberapa bulan belakangan kini mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Provinsi Maluku Utara, Alien Mus.

Kepada awak media Alien menyampaikan, persoalan yang terjadi di
DPD II Partai Golkar Kabupaten Halmahera Tengah itu pada para pihak yang tidak
mau menerima keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. "Tidak
mau menerima keputusan DPP ini yang jadi persoalan," ungkap Alien.

Padahal menurutnya, Surat Keputusan yang dikeluarkan DPP tentang
penunjukkan Sakir Ahmad sebagai ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah itu sah
melalui mekanisme partai. "SK yang dikeluarkan DPP itukan cuma satu, dan
itu menunjuk saudara Sakir Ahmad sebagai pimpinan DPRD Halmahera Tengah, terus
apa yang dipermasalahkan," jelasnya.

Alien lantas mempertanyakan beberapa unsur pimpinan DPRD Halteng
yang sudah dilantik, namun pimpinan dari Partai Golkar masih dipermasalahkan.
"Ini juga merupakan keteledoran dari pimpinan DPRD Halteng sekarang, yang
sampai saat ini tidak mau mengajukan surat pelantikan ke pemerintah provinsi
untuk segera dilakukan pelantikan," sesalnya.  

Ia menyebutkan, seharusnya Edi Langkara berterima kasih 
karena jasa partai Golkar dan Sakir Ahmad lah, dirinya bisa menjadi bupati.
"Golkar itu punya konstribusi besar dalam mengantarkan Edi Langkara
menjadi bupati, seharusnya berterima kasih," tegasnya.

Secara prosedur, kata Alien apa yang dilakukan itu telah melanggar
hukum, serta telah merugikan partai Golkar. "Saya selaku ketua DPD I
Partai Golkar Malut yang di tunjuk langsung oleh DPP, secara internal partai
merasa dirugikan. Olehnya itu, saya sudah berkomunikasi dengan ketua DPD II
Golkar Halteng, saudara Sakir Ahmad, kami akan memproses hukum persoalan
ini," tegasnya.

Sebelumnya,
Sekertaris DPD I Golkar Malut Arifin Djafar sebelumnya, DPD I Golkar telah
memberikan tenggang waktu kepada Sekwan, Pimpinan DPRD saat ini, serta Bupati
Halmahera Tengah untuk menindaklanjuti SK DPP Golkar tentang penujukan Sakir
Ahmad sebagai ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Namun sampai pada tengga
waktu yang diminta, belum juga diindahkan maka Golkar Malut akan melaporkan
para pihak terkait ke ranah hukum karena dianggap telah melanggar
undang-undang. DPD I Partai Golkar Maluku Utara akan memproses hukum persoalan
ini, baik itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun ke Pengadilan
Negeri (PN). (wm02)

Komentar

Loading...