BPJPH Malut Belum Terapkan Sertifikat Halal

Ilustrasi

TERNATE-PM.com, Lembaga Pengkajian
Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM) provinsi Maluku Utara bersama Majelis Ulama
Indonesia (MUI), yang berhak menerbitkan sertifikat halal bagi produk Makanan.

Minuman, kosmetik dan obat-obatan, kini
sudah tak memiliki kewenangan lagi atas penerbitan tersebut.Hal tersebut sesuai amanat
Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal seluruhproduk yang ada diindustri wajib
bersertifikat halal. Dengan adanya amanat tersebut, maka Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Maluku Utara dibawah kementerian agama  diberikan
kewenangan untuk terbitkan sertifikat halal.

Meski sudah ditetapkan tak lagi berhak
menerbitkan sertifikat halal, namun LPPOM bersama MUI masih terus bekerja
seperti biasanya, sekaligus memberikan pelatihan-pelatihan bagi Pelaku UKM.

Auditor LPPOM Fadlan Muin saat dikonfirmasi,
Ahad (20/10/2019) menjelaskan, saat ini untuk sertikat memang ada pada BPJPH
yang mana dibawah Kemenag, namun hingga keputusan batas UU tersebut sudah pada
ketentuan 60 hari, BPJPH belum juga aktif.

Fadlan mengaku, pada penetapan di 17 Oktober
2019 kemarin, hingga saat ini BPJPH Malut belum bisa beroperasi. Pasalnya dari
lembaga tersebut belum siap dan belum memiliki auditor seperti yang ada pada
LPPOM. "Mereka (BPJPH) belum siap saja, dari segi administrasi dan auditor
saja BPJPH masih bergantung pada  LPPOM
dan LPPOM masih berikan pelatihan bagi BPJPH, dan MUI tetap masih pemberi
fatwa,"jelasnya.

Dirinya menyebutkan, banyak kendala yang ada pada BPJPH namun, dengan begitu LPPOM tetap berjalan seperti biasa. Selain itu, BPJPH juga belum pernah melakukan sosialisasi sehingga BPJPH masih  bergantung pada LPPOM dan MUI untuk saat ini. (yun/red)

Artikel ini sudah diterbitkan
di SKH Posko Malut, edisi Selasa, 22 Oktober 2019, dengan judul  ‘
BPJPH
Malut Belum Terapkan Sertifikat Halal’

Komentar

Loading...