Bupati Haltim Terancam Tak Dapat Rekomendasi PKPI

Bupati Halmahera Timur

TERNATE-PM,  Bupati Halmahera Timur, Muhdin Hi. Ma'Bud terancam
mendapat rekomendasi dari PKPI untuk maju kembali dalam pemilihan kepala daerah
Halmahera Timur, 2020 mendatang. Padahal sebelumnya, dalam rapat pleno DPP PKPI
Malut yang digelar, Sabtu (19/10), Muhdin dinyatakan lolos dalam tahap
penjaringan sebagai bakal calon (balon) Bupati Haltim bersama  empat balon lainnya.

Setelah dinyatakan lulus penjaringan di tahap DPK hingga
DPP, selanjutnya berkas para balon akan diperiksa Dewan Pimpinan Nasional (DPN)
dan akan menentukan siapa yang mendapatkan rekomendasi partai. Namun, jalan
mendapat rekomendasi partai ini, bakal sulit. Pasalnya, Bupati Halmahera Timur
ini sebagaimana diberitakan Posko Malut, Senin (21/10) lalu, diduga telah
menerima sejumlah uang senilai Rp 3 miliar lebih pada tahun anggaran 2014 dan
2015 semasa menjabat sebagai Wakil Bupati Halmahera Timur. Dimana kasus ini dilaporkan
Gamalama Coruption Wacth (GCW) ke Polda Malut sejak 15 Oktober lalu.

Terkait hal tersebut, Ketua DPP PKPI Maluku Utara Masrul
Hi. Ibrahim, ketika dimintai keterangan via
telepon
Selasa (22/10/2019 mengatakan, PKPI  belum bisa mengambil keputusan terkait status
Muhdin. "Berhubung karena kasus ini masih pada tahap pemeriksaan pihak
Kepolisian,  kami dari partai belum bisa
mengambil sikap, apakah yang bersangkutan dapat digugurkan atau tidak,"
jelasnya. Seraya mengatakan, PKPI akan menunggu hasil pemeriksaan dari
kepolisian. "Apabila  dari hasil
pemeriksaan kepolisian berdasarkan bukti yang cukup statusnya dinaikkan menjadi
tersangka,  kami dari partai tentu akan
mengambil sikap tegas menggugurkan yang bersangkutan. (pm-02/red)

Artikel ini sudah
diterbitkan di SKH Posko Malut, edisi Rabu, 23 Oktober 2019, dengan judul’
Muhdin Terancam tak Dapat Rekomendasi
PKPI’

Komentar

Loading...