DBH Sektor Pertambangan Bakal Diperjungkan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya.

SOFIFI-pm.com, Kehadiran perusahaan tambang di Maluku Utara sangat banyak. Namun, sistem pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pusat belum memuaskan.

Ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Ahmad Purbaya kepada awak media, Rabu (11/1/2023).

Dirinya mengatakan, setiap tahun Pemerintah Provinsi mendapatkan alokasi DBH sektor tambang sebesar 16 persen, sementara kabupaten/kota sebagai daerah penghasil tambang 30 persen.

Hal ini tentu dirasa sangat sedikit dan tidak berbanding dengan produksi perusahaan pertambangan di Malut.

Selanjutnya, Purbaya berjanji memperjuangkan DBH sektor pertambangan ini ke Pusat. Sebab menurutnya, selama ini pembagian DBH sektor pertambangan dari pusat ke provinsi dan kabupaten/kota sangat tidak adil bagi daerah-daerah penghasil tambang.

"Kami akan memperjuangkan DBH, karena selama ini daerah merasa tidak sesuai dengan hasil tambang Maluku Utara," ucapnya.

Kemudian harus ada perubahan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat agar direviu kebijakannya, sehingga lebih diuntungkan pemerintah provinsi sebagai penghasil tambang.

“Kami sudah lakukan rapat koordinasi (Rakor) DBH kabupaten/kota dengan tujuan memperjuangkan DBH," akunya.

Mantan kepala inspektorat itu menerangkan, hasil dari pertemuan dengan kabupaten/kota itu akan dikonsultasikan ke DPRD provinsi dan DPR RI komisi XI. Selain itu akan mengajak provinsi-provinsi penghasil tambang untuk bersatu dalam rangka perubahan regulasi.

"Dengan begitu, Pusat bisa berpihak ke provinsi penghasil tambang," tuturnya.

Komentar

Loading...